Syarat Mengajukan IUP

 

Syarat Mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

 

Adapun Syarat Mengajukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) perlu Anda ketahui. Hal ini karena tanpa adanya perizinan IUP tersebut maka tidak bisa menjalankan usaha pada bidang pertambangan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan hasil tambang, Misalnya seperti gas bumi dan berbagai macam mineral. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin membangun bisnis tersebut maka harus mengantongi IUP (Izin Usaha Pertambangan) terlebih dahulu. Dengan demikian, Anda wajib mengetahui dan menyiapkan berkas-berkasnya untuk izin IUP. Pastikan semua persyaratan IUP lengkap sehingga akan mendapat izin usaha dengan mudah. Anda harus mengurus perizinan tersebut, mengingat aktivitas pertambangan itu mempunyai risiko tinggi terhadap lingkungan.

 

 

Mengenal Syarat mengajukan IUP Dan Definisinya Adalah

 

Bagi yang ingin memulai usaha pertambangan, maka harus mengurus syarat mengajukan IUP terlebih dahulu. Izin IUP  tersebut akan Anda dapatkan setelah memperoleh wilayah syarat mengajukan IUP. Satu kali pengajuan hanya berlaku untuk satu jenis mineral. Perizinan IUP Dan Syarat Mengajukan IUP tersebut sangat penting karena aktivitas pertambangan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, juga berdampak bagi manusia yang terlibat secara langsung. IUP juga berfungsi sebagai indikator untuk menilai jenis bisnis tersebut berdampak positif terhadap lingkungan atau tidak. Selain itu IUP, menjadi jaminan adanya proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi perlu Anda lakukan pada lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Sebelum memulainya, perlu mengurus perizinan IUP untuk memastikan manfaat aktivitas IUP itu jauh lebih besar daripada dampak negatifnya.

 

 

Apa Saja Syarat Mengajukan IUP ?

 

Syarat mengajukan IUP merupakan langkah penting bagi mereka yang ingin memulai usaha pertambangan. IUP diperlukan sebagai dasar hukum untuk menjalankan aktivitas pertambangan di suatu wilayah, dan Syarat-syarat IUP harus dipenuhi dengan cermat. Ini tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.

1. **Persyaratan IUP Umum**: IUP diperlukan untuk eksplorasi mineral logam dan batubara.  Persyaratan IUP yang umum termasuk surat pengajuan, dokumen susunan direksi, keterangan domisili perusahaan, serta NPWP badan usaha.

 

2. **Pengajuan oleh Koperasi**: Koperasi harus menyediakan dokumen pengurus, akta pendirian, NPWP, dan keterangan domisili untuk mengajukan IUP.

 

3. **Pengajuan Perseorangan**: Orang perseorangan perlu mengajukan surat permohonan IUP dan keterangan domisili perusahaan untuk IUP.

 

4. **Eksplorasi Mineral Non Logam dan Batuan**: Untuk jenis mineral ini, perlu surat permohonan IUP, kartu tanda penduduk penanggung jawab, NPWP, dan keterangan domisili untuk IUP.

 

5. **Firma atau Komanditer**: Persyaratan ini IUP mencakup surat pengajuan, dokumen pengurus, akta pendirian, NPWP, dan keterangan domisili.

 

6. **Persyaratan Teknis**: Perusahaan harus menyediakan daftar tenaga pertambangan yang berpengalaman, dokumentasi peta wilayah dengan koordinat geografis, dan bukti pengalaman minimal 3 tahun dalam ekstraksi mineral untuk IUP.

 

7. **Syarat IUP Lingkungan**: Perusahaan harus mematuhi IUP untuk peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melampirkan pernyataan kepatuhan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

 

8. **Persyaratan IUP Finansial**: Syarat Mengajukan IUP Diperlukan jaminan finansial yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendukung aktivitas pertambangan. Ini termasuk bukti pembayaran harga, laporan keuangan teraudit, dan pembayaran iuran tetap.

 

Penting untuk memahami dan memenuhi semua Syarat mengajukan IUP ini dengan teliti sebelum Pengajuan IUP. Izin IUP ini tidak hanya merupakan langkah hukum, tetapi juga jaminan IUP bahwa aktivitas pertambangan akan dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif dan mematuhi standar lingkungan yang ketat. Dengan memenuhi Syarat Mengajukan IUP ini, proses perizinan IUP dapat berjalan dengan lancar, memungkinkan Anda memulai usaha pertambangan dengan lebih baik.

LANDASAN HUKUM IUP

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar Hukum undang-undang IUP

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010)

Menurut PP tersebut, IUP dapat diberikan oleh berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengatur bagaimana proses pemberian izin untuk usaha pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan tegas sesuai dengan hierarki pemerintahan di Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9

tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Tim yang profesional

Memberikan solusi yang tepat

Harga terjangkau

Memperoleh konsultasi gratis

Produk legal 100%

Proses cepat

Pelayanan 24 jam

Data kerahasiaan aman

Sekarang, Apa Lagi Yang Anda Tunggu? Percayakan Pengurusan IUP Pada Tim Hebat Kami Sekarang Juga.

Email

info@konsultanku.com

Phone

Phone : 021-21799321