Mengurus RKK Konstruksi

Begini Cara Mengurus RKK Konstruksi dan Manfaatnya

Apabila ingin melakukan usaha konstruksi, Anda wajib memahami cara mengurus RKK konstruksi. Sebab jenis pekerjaan pembangunan memang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Kondisi bahaya bisa berdampak bagi pekerja maupun lingkungannya.

Mengurus RKK Konstruksi sebagai pekerja, sehingga ada kemungkinan yang menyebabkan potensi kecelakaan kerja. Mengurus perizinan Rancangan Keselamatan Kerja tidak dapat terabaikan begitu saja, mengingat dominasi pekerjaan ini merupakan alat berat, melibatkan banyak manusia

Oleh karena itu Mengurus RKK Konstruksi, sebagai kontraktor harus memahami bagaimana sistem manajemen keselamatan kerja dengan benar. Bahkan terdapat peraturan kementerian yang mengatur kegiatan pembangunan. Termasuk bagaimana cara mengurus dokumen perizinan kegiatan pembangunan.

Seberapa Penting Renca Keselamatan Kerja Konstruksi?

Surat Edaran Menteri PUPR 10 tahun 2021 terkait Panduan Operasi Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Pembangunan, terbentuk guna mewujudkan ketertiban dalam mekanisme atas pembangunan infrastruktur. Khususnya dalam hal keselamatan pekerja bangunan.

Dengan begitu pemerintah turut terlibat dalam kegiatan tersebut, Pemerintah telah mengangggap serius hal tersebut, apalagi mengacu pada nyawa pekerja bangunan yang terdapat pada peraturan, sebagai berikut:

1) Pasal 1ayat 35 Permen PUPR No. 7 tahun 2019 tentang Keselamatan Konstruksi, yaitu segala kegiatan keteknikan dalam mewujudkan pekerjaan pembangunan yang aman, handal, serta menjaga keamanan pekerja maupun lingkungannya.

2) Pasal 1 ayat 41 Permen PUPR No. 12 tahun 2020 tentang Keselamatan Konstruksi, yaitu segala kegiatan keteknikan guna mendukung pekerjaan pembangunan dalam mewujudkan pemenuhan:

1. Standar keamanan
2. Keselamatan
3. Kesehatan, serta lanjutan jaminan keamanan keteknikan pembangunan
4. Keselamatan dan kesehatan pekerja
5. Keselamatan publik sekaligus lingkungannya

RKK merupakan dokumen satu kesatuan antara dokumen terkait rencana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK), dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan pembangunan. Penyedia jasa tentunya harus mengetahui mengurus RKK konstruksi.

Kurangnya keterampilan pekerja dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan, sekaligus merugikan pihak-pihak terkait proyek. Maka dari itu kontraktor butuh mematangkan konsep RKK sebelum kegiatan lapangan dimulai.

Dengan mengenali pentingnya RKK dan Mengurus RKK Konstruksi, akan bermanfaat bagi keamanan dan kesehatan tenaga kerja. Sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan secara optimal. Perlu dipahami juga sebagai penyedia jasa, wajib memenuhi hak-hak pekerjanya.

Komitmen keselamatan pembangunan menjadi hal konkrit dalam kontrak. Jadi pembebanan biaya sesuai kontrak tertera, menjadi tanggung jawab penyedia jasa atau kontraktor. Peraturan pemerintah sendiri tidak mengesampingkan kepentingan kondisi keamanan pekerja.

Tujuan Mengurus Rencana Keselamatan Kerja Konstruksi

Sebelum mengetahui cara mengurus RKK konstruksi, ada beberapa manfaat yang harus diperhatikan. Bila dilihat dari segi definisi, RKK menjadi sarana interaksi antara kontraktor dengan pengguna jasa.

Dari Mengurus RKK Konstruksi Dan pelaksana, ada ketetapan kebijakan K3 yang harus terpenuhi. Kebijakan tersebut bertujuan mengatur pedoman identifikasi faktor risiko keamanan dan kesehatan pekerja. Lalu membantu mengambil keputusan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Tujuan Mengurus RKK Konstruksi selanjutnya memberikan pedoman atas proses pemantauan keamanan dan kesehatan tenaga kerja pada lingkungan kerja. Ada juga pedoman pembuatan rancangan pengendalian bahaya, termasuk menyusun program, metode, dan prosedurnya.

Adanya edukasi serta pelatihan mengenai keamanan dan kesehatan tenaga kerja, khususnya di lingkungan pembangunan. Sambil memberi pedoman penilaian efektifitas pengendalian bahaya yang ada pada lingkungan tersebut.

Umumnya Mengurus RKK Konstruksi berperan dalam memberikan jaminan dan perlindungan, atas keamanan tenaga kerja ketika sedang melakukan pekerjaannya. Kemudian mengatur sumber produksi alat atau bahan agar penggunaannya aman, tepat guna, serta efisien.

Mengurus RKK Konstruksi Tindakannya berupa antisipatif untuk mengurangi probabilitas kecelakaan kerja. Sikap preventif mampu menekan biaya penanggungan kecelakaan kerja. Memastikan dan menjaga semua pekerja yang beraktivitas di lingkungan kerja pembangunan.

Dengan begitu Mengurus RKK Konstruksi, keuntungan para tenaga kerjanya berupa pemahaman terkait risiko apa saja yang menimbulkan kecelakaan kerja. Adanya informasi edukasi, membuat tindak pencegahan jadi lebih efektif.

Dari segi penyedia jasa, maka perusahaan penyelenggara jasa dapat menekan biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena berkurangnya lost time akibat kecelakaan kerja.

Perusahaan pasti tidak ingin timbul hal-hal yang menghambat pekerjaan. Dengan membekali informasi serta edukasi mumpuni, maka besar manfaatnya bagi keamanan perusahaan maupun kesejahteraan para karyawannya.

Cara Mengurus Rencana Keselamatan Konstruksi

Dulu sebelum perencanaan RKK muncul, terdapat formulir untuk K3 yaitu RK3K (Rencana Keselamatan, Kesehatan, Kerja Konstruksi). Akan tetapi, semakin ke sini banyak kontraktor mengabaikan hal tersebut.

Oleh karena itu pemerintah mulai memutuskan untuk merumuskan Manajemen K3 terkait pembangunan, dan wajib menerapkannya secara maksimal. Optimalisasinya dengan memberi nilai mata pembayaran pada proyek pembangunan.

Konsultan pengawas atau konsultan MK membuat rancangan RKK, namun Mengurus RKK Konstruksi yang tersusun sama seperti pembuatan susunan RKK oleh kontraktor. Hal pertamanya, Anda harus memerhatikan PPK jenis pekerjaan serta identitas bahayanya.

Inputan tersebut terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Karena jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya ini menjadi acuan konsultan pengawas/MK dalam menyusun RKK. Lalu cara mengurus RKK konstruksi paling tidak memuat hal berikut:

1) Kepemimpinan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

Dalam hal ini memuat Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi berupa:

1. Pemenuhan ketentuan keamanan pembangunan sesuai dokumen RKK
2. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja atau KAK
3. Pengawasan pelaksanaan berbasis standar dan desain
4. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP atau Standar Operasional Prosedur
5. Menggunakan pekerja berkompeten dan memiliki sertifikat

2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi

1. Identifikasi Bahaya serta Pengendalian Risiko
2. Peraturan Perundang-Undangan dan Standar
3. Sasaran dan Program Pengawasan

3) Dukungan Keselamatan Konstruksi

1. Daftar Personel
2. Sertifikat Personel

4) Operasi Keselamatan Konstruksi

1. Struktur Organisasi Pengawasan Tenaga Kerja
2. Pengelolaan Keselamatan Pembangunan

5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

Format RKK Konsultasi Pengawasan Penyelenggaraan Konstruksi

Mengurus RKK Konstruksi dan Format Rencana Keselamatan Konstruksi pada tahap pemilihan jasa kontraktor harus mengikuti persyaratan SMKK yakni Informasi Terdokumentasi. Jadi Anda wajib mengetahui susunan dokumen RKK terdiri dari:

• Cover dokumen
• Halaman pengesahan
• Halaman daftar isi
• Halaman RKK

Format RKK Pekerjaan Konstruksi

1. Daftar Isi
2. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja pada RKK
   • Kepedulian pimpinan terhadap isu internal dan eksternal dalam kegiatan pembangunan
   • Komitmen keselamatan kegiatan pembangunan
3. Perencanaan RKK
4. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, serta peluang
5. Rencana tindakan, seperti sasaran dan program
6. Standar dan peraturan perundangan
7. Dukungan RKK
8. Sumber daya
9. Kompetensi
10. Kepedulian
11. Komunikasi
12. Informasi terdokumentasi
13. Operasi RKK
14. Perencanaan operasi
15. Kesiapan serta tanggapan atas kondisi darurat
16. Evaluasi Kinerja RKK
17. Pemantauan dan evaluasi kinerja keamanan pembangunan
18. Tinjauan manajemen
19. Peningkatan kinerja keamanan pekerja pembangunan

Mengurus RKK Konstruksi Dan Susunan RKK pembangunan sendiri terdiri atas RKK pengawasan terdiri atas penyedia jasa konsultasi dan pengawasan. RKK manajemen penyelenggaraan pembangunan, penyusunan rancangan ini oleh konsultan penyelenggara pembangunan.

Kemudian penyusunan RKK pelaksanaan pekerjaan pembangunan oleh penyedia jasa pembangunan. Untuk mengurus RKK konstruksi tentunya harus melibatkan tenaga ahli, karena tidak boleh menyusunnya secara sembarangan.

Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Dalam rangka melaksanakan Mengurus RKK Konstruksi untuk Pasal 84AK Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor konstruksi di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi.

Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada berbagai landasan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selain itu, perubahan-perubahan dalam hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memengaruhi kebijakan ini.

Pedoman ini akan menjadi landasan bagi praktisi konstruksi dalam mengelola keselamatan di tempat kerja. Dalam konteks ini, peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, menjadi sangat penting dalam mengawasi implementasi pedoman ini.

Dengan adanya pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi ini, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja di sektor konstruksi, mengurangi risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan yang ketat. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung perkembangan industri konstruksi di Indonesia.