Jenis Izin Usaha Industri dan Cara Urusnya
Ketika membicarakan industri, masih banyak pebisnis yang belum memahami dengan baik ragam jenis Izin Usaha Industri. Padahal perizinan merupakan gerbang utama masuk ke bidang ini. Agar bisnis yang dilakoni tidak mendapatkan batu sandungan baik dari pemerintah maupun kompetitor.
Mengenal 3 jenis izin usaha industri
Beberapa pebisnis mungkin mengenal IUI dengan baik karena perizinan ini yang paling akrab dan sering kali diurus. Namun selain IUI, masih ada dua jenis izin usaha lagi yang harus diurus oleh perusahaan.
Di bawah ini penjelasan 3 jenis perizinan usaha yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri:
- SIUP
Merupakan surat izin yang diberikan oleh pemerintah untuk jenis usaha mikro, besar maupun skala kecil. Di Indonesia, ada banyak sekali perusahaan yang membutuhkan SIUP terutama perusahaan yang bergerak sebagai PO, PT maupun CV.
- IUI
Dan jenis Izin Usaha Industri IUI merupakan izin bisnis yang diberikan untuk seluruh bidang industri termasuk pengolahan bahan baku, material setengah jati, material mentah maupun barang siap pakai.
Proses pembuatan IUI sendiri dilaksanakan oleh BKPM, Pemda atau Pemprov. Perusahaan Anda bisa mengajukan permohonan penerbitan IUI di salah satu lembaga pemerintahan tersebut.
- IUT
Merupakan surat perizinan yang dikeluarkan secara istimewa pada PT yang menjalankan industri di bidang PMDN atau PMA. Jika perusahaan Anda bukan menjalankan industri di bidang ini, maka Anda tidak perlu repot mengurus pembuatan IUT.
Cara mengurus perizinan industri
Masing-masing surat perizinan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Namun jika fokus Anda saat ini adalah menerbitkan IUI, maka simak dengan baik tutorialnya berikut:
Pertama-tama, untuk menerbitkan IUI, Anda perlu mempersiapkan berkas persyaratan yang sesuai. Persyaratan ini dapat cukup rumit, terutama jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya di bidang ini. Selain dokumen-dokumen umum seperti KTP, Anda juga harus menyediakan dokumen seperti IMB, akta tanah, surat pendirian perusahaan, dan dokumen lainnya. Jika perusahaan Anda mengajukan Surat Perjanjian Prinsip, Anda tidak boleh melewatkan dokumen lingkungan AMDAL.
Selanjutnya, Anda harus memenuhi Surat Perjanjian Prinsip (SPP) jika perusahaan Anda berlokasi di luar kawasan industri atau termasuk dalam jenis perusahaan bukan industri pokok. Ini penting untuk memastikan bahwa proses pengurusan IUI berjalan lancar tanpa hambatan di tengah jalan.
Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pendaftaran dengan teliti dan akurat. Pastikan semua data yang Anda masukkan sesuai dengan berkas yang Anda lampirkan, karena kesalahan kecil pun dapat berdampak pada kegagalan pengurusan.
Setelah mengajukan permohonan, Anda perlu menunggu sekitar 10 hari sebelum Anda dapat mengambil IUI di loket. Meskipun proses ini memakan waktu, IUI sangat penting untuk kelancaran berbisnis. Tidak mengurus IUI dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius.
Jika Anda merasa kesulitan untuk mengurus IUI sendiri, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pengurusan IUI yang berpengalaman. Mereka dapat membantu Anda dengan seluruh proses ini asalkan Anda memilih penyedia jasa yang kompeten dan dapat diandalkan.
Dalam rangkuman ini, kami telah menjelaskan langkah-langkah penting dalam mengurus IUI, mulai dari persiapan berkas persyaratan hingga pengambilan IUI di loket. Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, Anda dapat menjalankan bisnis Anda dengan lebih lancar dan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Anda hanya perlu menemukan satu jasa yang tepat, bijaksana dan bisa dipegang komitmennya. Itulah hal-hal menarik seputar jenis Izin Usaha Industri, semoga Anda bisa lebih memahaminya.
Biaya Pengurusan IUI Yang Perlu Diketahui Bagi Pelaku Usaha Berbasis Industri
Surat Izin Usaha Industri (SIUI) adalah salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh industri di Indonesia yang memiliki modal minimal sebesar Rp 5 juta. SIUI memiliki beragam biaya tarif atau retribusi yang berbeda, tergantung pada golongan industri tempat usaha tersebut beroperasi. Secara umum, golongan industri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Golongan Pertama, Golongan Kedua, dan Golongan Ketiga. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang klasifikasi ini dan bagaimana biaya tarif SIUI bervariasi sesuai dengan golongan industri.
Golongan Pertama mencakup Usaha Industri dengan modal di atas Rp 5 juta hingga Rp 500 juta. Industri-industri ini seringkali merupakan bisnis skala kecil hingga menengah. Biaya tarif SIUI untuk Golongan Pertama biasanya lebih rendah dibandingkan dengan golongan lainnya, mengingat skala modal yang relatif kecil.
Golongan Kedua mencakup Usaha Industri dengan modal di atas Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Ini mencakup berbagai jenis industri dengan modal yang lebih substansial. Biaya tarif SIUI untuk Golongan Kedua cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Golongan Pertama, mengingat skala modal yang lebih besar.
Golongan Ketiga adalah yang paling atas dan mencakup Usaha Industri dengan modal lebih dari Rp 1 miliar. Industri dalam kategori ini umumnya besar dan memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian. Oleh karena itu, biaya tarif SIUI untuk Golongan Ketiga mungkin lebih tinggi dari kedua golongan sebelumnya.
Penting untuk diingat bahwa besarnya biaya tarif SIUI dapat berubah dari waktu ke waktu, dan peraturan terkait dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, para pelaku industri perlu memantau regulasi terkini dan berkonsultasi dengan otoritas yang berwenang untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai biaya tarif yang berlaku saat ini.
Dalam mengajukan SIUI, industri harus memastikan bahwa semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan telah terpenuhi. Ini termasuk pembayaran biaya tarif yang sesuai dengan golongan industri mereka.
Aspek Hukum Dasar Yang Kuat Dan Jelas
Izin Usaha Industri (IUI) merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengatur kegiatan industri di Indonesia. Proses perizinan ini diatur oleh beberapa dasar hukum yang relevan, yang mencakup UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluruh aspek industri di Indonesia. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah penekanan pada keberlanjutan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri yang berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan.
PP No. 107 Tahun 2015 lebih fokus pada aspek perizinan industri. Dokumen ini mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mereka dapat memulai operasi mereka. Dengan adanya PP ini, proses perizinan menjadi lebih terstruktur dan transparan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah langkah maju dalam memodernisasi proses perizinan. Pemerintah berupaya untuk mempermudah para pelaku usaha dengan memungkinkan mereka untuk mengurus izin secara elektronik, yang lebih cepat dan efisien.
Selain itu, Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 mengatur tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi yang diperlukan untuk mengklasifikasikan usaha industri. Hal ini membantu dalam mengkategorikan industri sesuai dengan skala dan besarnya investasi yang dibutuhkan.
Dalam upaya untuk mengoptimalkan proses perizinan IUI, pemerintah terus berupaya untuk menyederhanakan dan mempercepatnya. Ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia dan mendorong investasi asing.
Baca Juga : Mengenal persyaratan penerbitan SLF
Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :
Email : info@konsultanku.com
CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto
Phone : 021-21799321