Tips Memilih Konsultan Lingkungan Jakarta yang Terpercaya
Peran penting Tips Memilih Konsultan Lingkungan membantu mengurangi permasalahan alam ibukota. Bukan rahasia lagi jika paginya Jakarta bukan lagi dipenuhi kabut, melainkan sudah ramai dengan asap. Berbagai upaya dari pemerintah akan sia-sia jika tidak ke akarnya.
Salah satu upaya tepat penanggulangan polusi yang semakin meluas adalah melibatkan ahli dalam pendirian industri maupun pembangunan. Ketegasan pemerintah akan menjadi kunci utama supaya tidak ada pebisnis nakal yang melakukan aksi suap-menyuap untuk izin.
Permasalahan Lingkungan yang Ada di Jakarta
Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana Tips Memilih Konsultan Lingkungan yang terpercaya, Anda harus mengetahui permasalahan lingkungan yang ada. Di antaranya adalah sebagai berikut ini:
- Pencemaran Air Jakarta
Pencemaran air Jakarta sudah tidak perlu pertanyaan panjang lebar, semua terlihat dari warna pantai, warna air selokan, warna kali, bahkan juga warna danau. Hampir tidak akan menemukan warna air jernih selama Anda berada dalam wilayah Ibukota.
Ibukota memiliki sejumlah tiga belas sungai dan berdasarkan hasil riset Dinas Lingkungan Hidup, ketiga belas sungai tersebut semuanya mengalami pencemaran. Tingkat cemaran air sungai mulai dari tingkat sedang sampai berat, tidak ada lagi dalam taraf ringan.
Tiga belas sungai ibukota semuanya bermuara pada satu teluk, yakni Muara Angke. Jika saat ini Muara Angke berwarna hitam dan menimbulkan bau tidak sedap, tidak lain karena tempatnya sebagai muara dari semua aliran sungai ibukota.
Belum sampai ke Muara Angke, bahkan kualitas air tanah Jakarta yang normalnya untuk kebutuhan rumah tangga telah mengalami pencemaran. Bahkan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 menyebutkan bahwa tingkat pencemaran air ibukota dalam taraf berat.
Permasalahan air bersih ini sudah terlihat jelas dari berbagai wilayah, contohnya Jakarta Utara yang selalu bergelut untuk mendapatkan air minum. Kebijakan PDAM untuk membantu warga menuai pro dan kontra karena tidak adil, menurut beberapa orang.
PDAM tidak akan mengabulkan permohonan pemasangan kepada warga tanpa surat kepemilikan tanah. Solusinya, warga bisa memasang sistem master meter yang memiliki kekurangan pembayaran tidak menentu serta pastinya lebih boros.
Darurat Sampah Ibukota
Kenapa seorang konsultan menjadi sangat penting dalam pendirian usaha? Karena selain darurat air bersih, ibukota juga darurat sampah. Jika pembangunan terus mendapatkan izin tanpa memikirkan akibatnya maka sampah akan terus menumpuk dan sebabkan bencana.
Setiap harinya warga ibukota membuang sekian banyak sampah ke Bantargebang. Bahkan Walhi pada tahun 2020 sudah menyebutkan bahwa sampah ibukota saat ini sudah memasuki fase kritis. Dalam waktu lima tahun, jumlah timbulan sampah terus naik.
Jika pada tahun 2015 tercatat sebanyak 7506 ton sampah per hari maka pada 2020 lalu, tercatat sebanyak 8369 ton sampah per hari terbuang. Jumlah sampah yang terus bertambah salah satunya semakin parah karena tidak memisahkan sampah organik dan anorganik.
Dari total 8369 sampah pada tahun 2020 tersebut hanya berkurang sebanyak 945 ton sampah dan sisanya masih dalam angka 7000-an ton masuk ke Bantargebang. Bantargebang seharusnya hanya menerima sampah residu, namun malah menjadi beragam.
Padahal pemerintah sudah memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Sayangnya, tidak semua masyarakat mematuhi peraturan sehingga kompensasi pemerintah DKI ke Bantargebang juga rasanya sia-sia sebab sudah kolaps.
Tercatat pada tahun 2021 TPST Bantargebang yang seharusnya hanya mampu menampung sebanyak 21.879.000 m3 sampah terpaksa menampung sebanyak 22.387.370 m3 sampah. Permasalahan ini tidak akan selesai jika tidak ada kerjasama dari masyarakat.
Ancaman Tenggelam dan Krisis Iklim
Para konsultan lingkungan Jakarta pasti sepakat bahwa iklim ibukota sudah dalam fase kritis, bahkan ancaman Jakarta tenggelam kapan saja bisa terjadi. Lembaga Analisis Bisnis Verisk Maplecroft pada tahun 2021 menyebutkan Jakarta rentan terhadap krisis iklim.
Wilayah ibukota sebanyak 40 persennya secara fakta memang telah berada di bawah permukaan air laut. Beberapa wilayah dekat perairan, seperti Muara Angke, Pulau Pari, dan Marunda Kepu bisa terbilang sebagai wilayah yang berlangganan dengan banjir rob.
Banjir rob pada beberapa wilayah tadi sudah seperti hal lumrah yang terjadi setiap musim hujan datang. Namun, berdasarkan laporan warga Pulau Pari pada 2020 lalu menyebutkan bahwa banjir rob kala itu merupakan banjir terparah sepanjang sejarah.
Jika dulu banjir rob bisa terprediksi secara lebih teratur, sekarang nyaris tidak terprediksi sama sekali. Banjir rob bisa datang kapan saja dan sebaran airnya sangat cepat. Walhi Jakarta menyebutkan bahwa selama sebelas tahun terakhir, wilayah banjir bertambah.
Angka kenaikan tidak main-main, bahkan sudah pada angka tiga kali lipat kelurahan Jakarta mengalami kebanjiran. Jika pada tahun 2010 tercatat sebanyak 3 kelurahan terkena dampak banjir, pada tahun 2020 sudah sebanyak 10 kelurahan merasakan kebanjiran.
Data pada tahun 2022 lalu mengatakan bahwa banjir masih terjadi, terutama pada wilayah pesisir, seperti Pulau Pari dan lainnya. Tugas para konsultan adalah mencegah banjir semakin parah melalui pemberian saran kepada para pemilik bisnis untuk menomorsatukan alam.
Trik Menentukan Konsultan Lingkungan Jakarta Terpercaya
Sebuah bisnis jika ingin bertahan lama, selain faktor internalnya bagus, eksternalnya juga mesti jadi prioritas. Apalagi jika berhubungan dengan hukum, kerepotan awal akan memberikan banyak manfaat bagi masa depan bisnis kedepannya.
Salah satu hal yang wajib masuk prioritas utama ketika mendirikan perusahaan adalah memilih konsultan lingkungan. Penting untuk memilih jasa terpercaya seperti yang memiliki kriteria berikut ini:
1. Terdaftar KLHK
KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan izin operasi. Ketika sebuah jasa secara resmi mendapat pengakuan KLHK maka konsultannya bisa bertanggung jawab atas sarannya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentu memiliki regulasi ketat terkait pengabulan izin operasi para konsultan. Ini artinya, tidak sembarangan orang bisa menjadi seolah konsultan, sekalipun mereka adalah lulusan Teknik Lingkungan saat kuliah.
2. Rekam Jejak Lembaga
Rekam jejak lembaga konsultasi mesti menjadi pertimbangan kedua karena pengalaman adalah tolak ukur penilaian paling riil. Untuk menjadi bagian KLHK, cukup pembuktiannya melalui dokumen, berbeda dengan rekam jejak yang lebih riil menunjukan kompetensi.
Rekam jejak lembaga bisa terlihat dari bagaimana cara memperlakukan klien atau bagaimana menghadapi hukum. Jika pernah bermasalah beberapa kali dengan hukum maka sebaiknya ambil langkah aman dengan mencari alternatif lain.
3. Mengantongi Sertifikasi Mutu
Selain mendapatkan pengakuan KLHK, sertifikasi mutu juga tidak kalah penting. Dalam hal ini sertifikasinya adalah ISO 9001 terkait Manajemen Mutu yang tentunya sudah mendapatkan pengakuan secara Internasional.
Pengakuan secara internasional sangat membantu ketika suatu saat Anda ingin memperluas bisnis ke luar negeri. Dengan begitu, kesibukan mengurus legalitas tidak lagi seruwet saat pertama mendirikan usaha karena dokumen dasarnya sudah ada.
4. Portofolio Perusahaan
Terakhir, portofolio atau kinerja perusahaan dalam menghadapi klien terdahulu seperti apa. Ketika mencari konsultan dari internet maka yang terpercaya akan percaya diri melampirkan portofolionya. Anda juga bisa bertanya kepada admin terkait kinerja beberapa tahun lalu.
Pastikan untuk mampu mempercayai ucapan admin dan mencari riset sedalam mungkin agar berdampak positif untuk bisnis. Peran penting konsultan lingkungan Jakarta membantu meningkatkan taraf perekonomian warga Indonesia tanpa mengabaikan faktor lingkungan.
Landasan Hukum Dan Dasar hukum
Sebuah konsultan lingkungan pasti paham dan mengerti tentang landasan hukumnya yang sesuai dan resmi dari pemerintah.
Peraturan dan landasan hukumnnya yaitu:
Untuk menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan penetapan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.