Apa Saja Syarat Membuat SLO?
Untuk pengurusannya Anda harus paham syarat membuat SLO yang benar. Syarat yang lengkap juga menjadi pemicu baiknya nilai kelaikan untuk sertifikatnya. Proses yang tidak laik justru akan membuat pemohon bekerja dua kali dalam menyiapkannya. Jadi jangan lupa untuk mengecek secara detail segala hal yang perlu untuk pengurusannya.
Proses serta syarat membuat SLO
- Pengisian formulir
Langkah pertama untuk pembuatan SLO ini adalah mengisi formulir dengan lengkap. Anda bisa menyiapkan dokumen berupa kartu identitas untuk membantu proses pengisiannya. Setiap kolom yang ada harus terisi dengan lengkap jangan sampai ada yang kurang. Hal ini akan membantu pemohon menuju proses berikutnya.
- Gambar instalasi listrik
Dokumen kedua untuk pemenuhan syarat membuat SLO terbaru adalah melampirkan gambar instalasi listrik. Gambar ini harus resmi dan terbit dengan asli jadi pembuatnya harus badan yang terakreditasi. Jika menggunakan jasa dari perorangan jangan lupa mengurus penerbitannya juga. Untuk melampirkan gambar instalasi listrik lampirkan juga salinan dari BP dari pemohon sebagai dukungan.
- Biaya pemeriksaan
Dokumen berikutnya yang harus ada berupa bukti dari biaya pemeriksaan yang resmi. Biaya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada pada perundang-undangan yang jelas. Anda tidak perlu khawatir mengenai naik turunnya biaya karena hal ini sudah paten, kalaupun berubah pasti ada pemberitahuan.
- Hubungi call center
Selain persyaratan dokumen terkait jika Anda menemukan pertanyaan atau kesulitan lainnya bisa menghubungi call centernya. Umumnya kontak resmi yang terhubung berupa website resmi dan nomor telepon. Jangan lupa untuk menyertakan kode area jika menggunakan kontak nomor telepon. Anda juga bisa melakukan konsultasi terkait masalah yang telah terjadi berkaitan dengan instalasi kelistrikan. Pihak PLN akan memberikan solusi terbaik jika masih bisa tertanggulangi namun jika sudah parah akan datang bantuan menuju rumah Anda.
Alur pengurusan SLO kapal
SLO juga biasanya berguna untuk perizinan operasi dari kapal terkait seperti kapal pendukung operasi pembudayaan ikan. Kapal berikutnya berupa eksplorasi perikanan, kapal latih perikanan, pengangkut ikan dan yang terakhir penangkap ikan. Untuk keperluan izin kapal ini bisa terurus menggunakan alur sebagai berikut:
1. Pelaporan
Langkah pertama selain melengkapi syarat membuat SLO terlengkap adalah nakhoda terkait melakukan pelaporan. Nakhoda bertugas sebagai penanggung jawab segala bentuk kegiatan terkait perusahaan ikan. Kemudian mereka akan memberikan sistem pelaporan terkait perencanaan keberangkatan pada pihak yang berwenang.
2. Rencana keberangkatan
Langkah kedua setelah pelaporan nakhoda wajib membuat rencana keberangkatan sedetail mungkin. Waktu batas pembuatannya paling lambat sekitar satu harian sebelum proses pemberangkatan.
3. Pemeriksaan
Kemudian petugas akan melakukan pemeriksaan terkait segala bentuk syarat dan dokumen yang sudah terlampir. Semuanya harus masuk pada tahap penilaian dan verifikasi untuk mengetahui hasilnya.
4. Validasi
Seluruh berkas yang mengalami pemeriksaan selanjutnya akan mendapatkan validasi. Kemudian dokumen akan mendapatkan tanda tangan dari badan yang bertugas serta penanggung jawab yang ada. Semuanya harus sesuai rancangan dan struktur yang sesuai agar tidak melewati batasannya.
5. Penerbitan SLO
Langkah terakhir dari proses pembuatan SLO ini adalah penerbitan SLO. Jika semua tanda tangan dan pengesahan sudah lengkap maka badan yang berwenang berhak menerbitkan SLO. Barulah SLO bisa menjadi milik kapal untuk izin operasinya. Seluruh syarat membuat SLO ini harus lengkap tergantung dari jenis SLO yang Anda butuhkan. Terutama untuk kebutuhan SLO kapal yang syaratnya lebih terperinci dan detail mengenai pelengkapnya.
Peran Dan Kewajiban Pemegang Sertifikat Laik Operasi
Dalam dunia industri pembangkitan tenaga listrik, pemegang Sertifikat Laik Operasi (SLO) memiliki peran yang sangat vital. Hal ini merujuk pada Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021. SLO adalah sebuah dokumen resmi yang memberikan izin kepada pelaku usaha pembangkitan tenaga listrik untuk menjalankan operasi mereka dengan tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Dalam tulisan ini, kita akan membahas kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh pemegang SLO serta pentingnya mematuhi pedoman keterbacaan dari Yoast SEO untuk mendapatkan peringkat hijau yang optimal.
Salah satu kewajiban utama pemegang SLO adalah menjaga dan mengendalikan petunjuk kerja serta kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian. Dalam upaya untuk memenuhi kewajiban ini, mereka harus terus memantau dan mengevaluasi operasi mereka, memastikan bahwa proses pembangkitan tenaga listrik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang mematuhi peraturan, tetapi juga tentang memastikan bahwa tenaga listrik yang dihasilkan berkualitas tinggi, handal, dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.
Selain itu, pemegang SLO juga berkewajiban untuk menjaga dan mengendalikan keamanan pembangkit tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Keamanan adalah aspek yang tidak bisa diabaikan dalam operasi pembangkitan tenaga listrik. Mereka harus memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas terjaga dengan baik, dilengkapi dengan sistem perlindungan yang memadai, dan dilakukan pelatihan kepada staf untuk mengatasi situasi darurat dengan cepat dan efektif. Hal ini bertujuan untuk melindungi tidak hanya pekerja di lokasi pembangkitan, tetapi juga masyarakat sekitar serta lingkungan alam sekitarnya. Namun, terkadang dalam kondisi tertentu, pemegang SLO mungkin menghadapi kendala atau ketidakmampuan untuk memenuhi kedua kewajiban di atas. Dalam situasi ini, mereka harus segera mengambil tindakan yang diperlukan.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah landasan utama yang mengatur ketenagalistrikan di Indonesia. Di dalamnya, disebutkan bahwa SLO diperlukan sebagai syarat untuk mengoperasikan pembangkit listrik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memiliki relevansi, karena SLO dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik memberikan rincian lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur SLO. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik juga berperan penting dalam menetapkan standar kualifikasi bagi pihak yang mengajukan SLO.
Pentingnya kualitas layanan listrik juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Hal ini menggarisbawahi pentingnya SLO dalam menjaga mutu pelayanan listrik.
Selanjutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan mengatur aspek kompetensi dan proses sertifikasi bagi individu atau perusahaan yang terlibat dalam operasi ketenagalistrikan.
Terakhir, Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi memberikan panduan terkait pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang juga harus memperoleh SLO.
Dengan dasar hukum yang kuat ini, SLO menjadi instrumen penting dalam mengatur dan memastikan operasional yang aman dan berkualitas dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia. Dalam hal ini, perlu mematuhi berbagai regulasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam bidang ketenagalistrikan untuk menjaga kualitas pelayanan listrik yang optimal.
Baca Juga : Kegunaan SLO
Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :
Email : info@konsultanku.com CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto Phone : 021-21799321