Surat Izin Pengambilan Air

Syarat dan Prosedur Pembuatan

Bagi Anda para pengusaha yang ingin membuat Surat Izin Pengambilan Air Tanah atau yang kerap disingkat jadi SIPA. Tentunya ada beberapa prosedur dan syarat yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Ulasan berikut ini, akan membahas tentang aneka macam syarat dan prosedur yang harus Anda lakukan.

Persyaratan pembuatan surat izin pengambilan air tanah

Berikut ini, adalah beberapa persyaratan yang harus Anda siapkan, dalam membuat Surat Izin Pengambilan Air Tanah. Ada 2 persyaratan yang sebaiknya Anda siapkan, yaitu syarat Administratif dan syarat teknis. Adapun untuk syarat Administratif, yang sebaiknya Anda persiapkan antara lain :

  1. Membuat surat permohonan Surat Izin Pengambilan Air, yang dilengkapi dengan materai seharga 6000. Yang akan Anda kirimkan ke Gubernur Cq. DPMPTSP, dengan tembusan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

  2. Disertai dengan fotocopy KTP / yang bertanggung jawab. Pastikan KTP yang digunakan masih berlaku.

  3. Adanya fotocopy SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan.

  4. Adanya fotocopy TDP atau Tanda Daftar Perusahan.

  5. Disertai dengan NPWP dari lokasi pembuatan Surat Izin Pengambilan Air, terutama berdasarkan provinsi yang ada.

  6. Adanya surat kuasa pengurusan izin, jika memang diwakilkan, dan jangan lupa untuk membubuhkan materai.

Untuk syarat teknis, antara lain :

  1. Fotokopi Surat Izin Pengeboran atau SIP.

  2. Adanya gambar penampang litologi yang di lakukan dari hasil Logging.

  3. Terdapat gambar dari bagan penampang konstruksi, dari sumur bor itu sendiri.

  4. Adanya laporan dari hasil Uji penopang atau Pumping Test.

  5. Terdapat hasil analisa fisika kimia dari air bawah tanah yang ada.

  6. Adanya sertifikat tentang pengujian meter air dan metrologi.

Adapun aneka berkas atau syarat yang akan Anda berikan tersebut, sebaiknya buat dalam 2 rangkap, lalu masukkan ke dalam 2 map berbeda. Tentunya masing-masing map, di beri keterangan secara jelas.

Prosedur pembuatan surat izin pengambilan air tanah

Jika beberapa tahun yang lalu pembuatan SIPA harus ke kantor resmi, tapi kini tidak lagi, atau Anda akan melakukannya secara online. Prosesnya mudah dan pastinya tidak berbelit, yang harus Anda lakukan adalah :

  1. Masuk ke dalam server perizinan yang ada pada masing-masing provinsi yang ada.  khusus untuk pemohon yang belum memiliki akun, sebaiknya buat terlebih dahulu.

  2. Pemohon akan mendaftar untuk pembuatan SIPA, serta mengupload berbagai persyaratan yang ada.

  3. Berikutnya petugas PTS akan melakukan verifikasi persyaratan, yang telah Anda Upload sebelumnya. Berikutnya akan di adakan komunikasi secara virtual.

  4. Apabila proses pendaftaran sudah selesai, maka Anda akan mendapatkan nomor Pendaftaran Perizinan.

  5. Berikutnya proses ini akan berlanjut pada OPD terkait. Pemberian izin atau non izin ini sendiri, akan memerlukan kajian teknis tersendiri.

  6. Percetakan izin tau non izin ini sendiri, akan keluar, ketika pemohon sudah melengkapi berbagai persyaratan yang ada.

  7. Terakhir adalah menyampaikan informasi pada pihak pemohon, akan surat izin atau non izin, sudah dapat anda ambil.

Tentang pembuatan surat izin pengambilan tanah

Untuk waktu penyelesaian Surat Izin Pengambilan Air Tanah ini biasanya memerlukan waktu sekitar 33 hari kerja. Selain itu, proses ini biasanya tidak memungut biaya apapun. Adapun untuk membuat surat SIPA secara online sendiri, Anda sebaiknya memperhatikan waktu kerja. Serta melakukan pembuatan juga pada waktu kerja. Waktu kerja ini sendiri dapat Anda lihat di website resmi, pada masing-masing provinsi.

Syarat Teknis SIPA

Dalam mengurus Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), terdapat beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini memiliki peran penting dalam mengatur pengambilan dan penggunaan air tanah untuk menjaga sumber daya alam yang berharga ini.

Pertama, Anda harus menyusun rencana jumlah debit pengambilan air tanah dalam meter kubik per hari (m³/hari). Rencana ini harus jelas dan akurat untuk memastikan bahwa penggunaan air tanah tidak melebihi kapasitas yang tersedia dan tidak merusak ekosistem sekitar.

Kedua, Anda perlu menyiapkan rencana peruntukan penggunaan air tanah. Rencana ini mencakup detail tentang bagaimana air tanah akan digunakan, apakah itu untuk konsumsi manusia, pertanian, industri, atau tujuan lainnya. Perencanaan ini membantu memastikan bahwa air tanah digunakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan.

Selain itu, Anda harus menyediakan gambar konstruksi sumur bor atau sumur gali yang akan digunakan untuk mengambil air tanah. Gambar ini harus lengkap dengan detail teknis yang mencakup kedalaman sumur, jenis peralatan yang akan digunakan, dan lokasi sumur yang akan dibangun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumur bor atau gali memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Dalam keseluruhan proses pengurusan SIPA, penting untuk mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Ini termasuk kewajiban untuk mengikuti pedoman teknis yang mencakup rencana debit air, peruntukan penggunaan, dan konstruksi sumur. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, Anda dapat menjaga keberlanjutan penggunaan air tanah dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Pastikan untuk selalu memeriksa peraturan terbaru dan mendapatkan bantuan dari otoritas yang berwenang saat mengurus SIPA.

 

Dasar Hukum

Sistem Perizinan Berusaha (SIPA) adalah hal yang sangat penting dalam mengatur aktivitas bisnis di Indonesia. Beberapa regulasi yang mengatur SIPA telah dikeluarkan untuk memberikan standar dan pedoman yang jelas. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021, yang dikenal sebagai Permen PUPR 6/2021, adalah salah satu regulasi utama yang mengatur SIPA di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Permen PUPR 6/2021 menetapkan standar kegiatan usaha dan produk yang harus dipatuhi oleh pemohon izin berusaha dalam sektor ini. Regulasi ini merupakan landasan yang sangat penting dalam proses perizinan di sektor tersebut. Dengan adanya regulasi ini, proses perizinan menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Selain itu, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 259.K/Gl.01/Mem.G/2022, yang dikenal sebagai Kepmen ESDM 259.K/Gl.01/Mem.G/2022, juga memiliki peran penting dalam mengatur izin terkait pengusahaan air tanah. Regulasi ini menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh pemohon izin pengusahaan air tanah.

Penggunaan kalimat aktif dalam regulasi ini sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti oleh pemohon izin. Dengan menggunakan kalimat aktif, regulasi ini dapat lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

Secara keseluruhan, regulasi seperti Permen PUPR 6/2021 dan Kepmen ESDM 259.K/Gl.01/Mem.G/2022 merupakan landasan yang kuat dalam mengatur SIPA di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pengusahaan air tanah. Dengan mematuhi regulasi ini, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan transparan, mendukung perkembangan bisnis, dan memberikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat.

Baca Juga : Fungsi Dokumen SIPA

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto Phone : 021-21799321