SLO PLN

Pengertian SLO PLN

Dalam pembuatan SLO PLN Anda harus memperhatikan tenggang waktu pembuatannya. Hal ini berkaitan dengan syarat yang terkelompok menjadi beberapa tipe untuk melengkapinya. Jadi untuk menghemat waktu lebih baik mempersiapkan dokumen atau administratif yang belum ada. Sehingga nantinya bisa langsung mendaftar tanpa revisi atau mengulang.

Ketentuan untuk mendapatkan SLO PLN

  1. Kelayakan teknis kapal ikan

Dalam kategori kelayakan teknis ada beberapa kriteria yang harus masuk ke dalam syaratnya seperti berikut:

  • Keaktifan dan juga keberadaan operasi pendukung budidaya ikan dengan ukuran lebih dari 30 GT.
  • Keseimbangan atau kesetaraan antara kapasitas ruang dan juga jumlah ikan dalam angkutannya.
  • Keseimbangan kriteria dalam fisik kapal sebagai pengangkutnya yang mendukung.
  1. Administratif pelengkap kapal ikan

Untuk melengkapi syarat dalam administratif kapal ikan Anda harus menyiapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

  • SLO dari kapal untuk mendukung segala bentuk kegiatan terkait pengangkutan ikan.
  • SKTA dan SIKPI
  1. Syarat kelaikan untuk tenaga listrik

Sementara untuk keperluan SLO PLN terbaru juga memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda sebagai berikut:

  • Kategori instalasi listrik yang sesuai

Anda harus memastikan pemilihan dari kategori instalasi listrik yang sesuai mulai dari penyedia dan pemanfaatannya. Untuk penyedia listrik kategorinya meliputi instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi pembangkit listrik. Kemudian ada manfaat listrik yang mengelompokkan pembagiannya menjadi tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi.

  1. Keselamatan untuk tenaga kelistrikan

Selanjutnya juga muncul kriteria yang menyebabkan listrik ternyata aman untuk Anda gunakan sebagai berikut:

      • Adanya pengaman yang bertugas untuk melindungi segala bentuk kegiatan ketenagalistrikan.
      • Adanya pengaman yang memiliki fungsi untuk instalasi tenaga listrik.
      • Terahir adanya pemenuhan terkait segala bentuk standardisasi peralatan dan juga pemanfaatan listrik.
  1. Tujuan dari pemanfaatan listrik

Selain kriteria keamanan pemanfaatan listrik yang ada juga tidak boleh keluar dari tujuan yang sudah paten sebagai berikut:

      • Ramah terhadap lingkungan
      • Memiliki unsur keamanan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya.
      • Memiliki keamanan dan andal sesuai instalasi.

Alur pengurusan SLO

Selain mengenal beberapa ketentuan mengenai SLO PLN tercepat jangan lupa untuk mempelajari kebutuhan pelengkap syarat sebagai berikut:

  1. Perizinan usaha dalam bidang kelistrikan yang melampirkan dokumen penting sebagai berikut:
    • Spesifikasi dan standar terkait teknik dan pemanfaatan listrik.
    • Spesifikasi dari peralatan dan instalasi yang utama.
    • Diagram dalam bentuk datu garis.
    • Gambar atau instalasi dan tata letak.
    • Kapasitas dan jenis instalasi terkait.
    • Lokasi dari pemanfaatan instalasi
    • Izin usaha terkait yang resmi.
  1. Proses evaluasi

Pemohon harus mengisi semua kolom yang ada pada formulir kemudian melampirkan semua syarat terkait. Jangan sampai ada yang tertinggal karena ada proses evaluasi untuk mengecek kelengkapannya. Berkas yang tidak lengkap auto tertolak dan tidak akan bisa lanjut untuk tahap berikutnya.

  1. Lama evaluasi

Proses evaluasi dan penilaian ini akan membutuhkan waktu paling lama sekitar empat harian setelah syarat masuk. Pada saat itu gubernur terkait berhak memberikan keputusan mengenai pemberian izin atau penolakan dari hasil penilaiannya. Waktu perizinan ini juga memiliki masa berlaku yang beragam mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun paling lama. Dalam pengurusan SLO PLN ini memang memerlukan banyak ketelitian mulai dari teknis dan alur pengurusannya. Segala bentuk dokumen harus terbukti asli dan sah sehingga tidak akan menurunkan nilai kelaikan yang Anda terima. SLO ini harus melalui perpanjangan jika sudah habis masa berlakunya. Baca Juga : Kegunaan SLO

Kewajiban Pemegang Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam Pembangkitan Tenaga Listrik

Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah dokumen penting dalam dunia pembangkitan tenaga listrik. Menurut Pasal 78 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021, pemegang SLO memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi guna memastikan operasi pembangkit tenaga listrik berjalan dengan baik. Dalam artikel ini, kami akan membahas tiga kewajiban utama pemegang SLO dan pentingnya mematuhi mereka.

1. Kewajiban menjaga dan mengendalikan petunjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik

Salah satu kewajiban utama pemegang SLO adalah menjaga dan mengendalikan petunjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian. Ini berarti bahwa mereka harus memastikan bahwa proses pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan hasilnya memenuhi kualitas yang diharapkan. Dengan cara ini, pemegang SLO dapat memastikan bahwa konsumen menerima tenaga listrik yang andal dan berkualitas tinggi.

2. Kewajiban menjaga dan mengendalikan keamanan pembangkit tenaga listrik

Kewajiban berikutnya adalah menjaga dan mengendalikan keamanan pembangkit tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden yang dapat membahayakan nyawa manusia dan lingkungan sekitar. Pemegang SLO harus secara rutin memeriksa dan memelihara peralatan serta infrastruktur pembangkit agar tetap dalam kondisi yang aman.

3. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam kasus ketidakmampuan

Ketika pemegang SLO menghadapi situasi di mana mereka tidak dapat memenuhi kedua kewajiban di atas, mereka harus segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ini termasuk mengidentifikasi penyebab ketidakmampuan tersebut dan melakukan perbaikan secepat mungkin. Tindakan ini penting untuk memastikan kelangsungan operasi pembangkit tenaga listrik dan menjaga keamanan serta kualitas tenaga listrik yang dihasilkan.

Kesimpulan

Pemegang Sertifikat Laik Operasi (SLO) memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan operasi pembangkit tenaga listrik. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban seperti menjaga kualitas tenaga listrik, mengendalikan keamanan, dan mengambil tindakan cepat dalam kasus ketidakmampuan, mereka dapat memastikan bahwa masyarakat menerima pasokan tenaga listrik yang handal dan aman.

Undang-Undang Terkait Landasan Hukum SLO

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Undang-undang ini adalah landasan utama yang mengatur ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk penggunaan SLO.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: Menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam masalah ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: Mengatur persyaratan dasar bagi penyedia tenaga listrik, termasuk penerbitan SLO.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik: Mengatur peran jasa penunjang dalam penyediaan tenaga listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

  1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik: Menentukan persyaratan untuk perusahaan yang ingin menjadi penyedia jasa penunjang tenaga listrik.
  2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero): Mengatur standar pelayanan dan biaya yang berlaku bagi PLN.
  3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan: Menentukan standar kompetensi untuk tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan: Mengatur prosedur akreditasi dan sertifikasi untuk entitas yang terlibat dalam ketenagalistrikan.
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi: Mengatur pembangkit tenaga listrik yang digunakan untuk kepentingan sendiri.

Peraturan Lainnya

  1. Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan: Mengatur tata cara pendaftaran dan registrasi sertifikat dalam industri ketenagalistrikan.

 

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto Phone : 021-21799321