SLO PLN Jakarta

SLO PLN Jakarta

Untuk mengurus SLO PLN Jakarta tidak boleh terburu-buru. Banyak yang harus mengulang untuk revisi karena dokumennya tidak lengkap atau tidak sah. Selain membuang waktu hal ini juga membuat pemohon bekerja dua kali lebih banyak. Jadi pastikan semua dokumennya ada untuk bisa lanjut pada tahap berikutnya.

Seputar penerbitan SLO PLN Jakarta

  1. Sebagai pertahanan kualitas

Untuk pengurusan SLO ini meskipun masih banyak yang belum mengerti manfaatnya namun sangat krusial bagi PLN. Pemerintah memberikan kewajiban untuk kepemilikan SLO bagi PLN untuk mempertahankan kualitas yang sudah ada. Hal ini membuat pelanggan lebih terlindungi dan merasa aman saat menggunakan listriknya.

  1. Sebab dan akibatnya

Beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi kecelakaan yang membuat listrik menjadi pemicu pertamanya. Adanya hal tersebut maka muncullah kewajiban memiliki dokumen SLO PLN Jakarta terlengkap. Gangguan instalasi yang terganggu ini akan menyebabkan kerusakan dan bahaya cukup serius.

Untuk menanggulangi hal ini terjadi lebih banyak maka terbitlah SLO bagi bangunan yang memang memenuhi syarat. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya juga karena berkurangnya gangguan yang ada. Terlebih untuk tegangan listrik yang tidak sesuai dengan lingkungan serta kebutuhannya.

  1. Teknik yang sesuai

Meskipun sudah memenuhi penyaluran listrik pada bangunan yang ada, PLN juga tetap harus mengenal teknik yang sesuai. Pemanfaatan harus sesuai dengan segala bentuk ketentuan yang sudah tersepakati dalam proses pengurusan SLO. Seperti halnya kebakaran pasar yang berakibat penggunaan listrik tekanan tinggi.

  1. Mengurangi sertifikat dan pemasangan bodong

Adanya sertifikat dan oknum yang melakukan pemasangan bodong membuat penerbitan SLO dan penertibannya harus lebih ketat. Selain merugikan hal ini juga memicu hal yang berbahaya jika ter biarkan. Baik PLN atau pemilik bangunan harus memiliki sertifikat dan menggunakan lembaga resmi dalam pemasangannya.

  1. Kriteria uji dan verifikasi

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari petugas mengenai kriteria uji dan verifikasi yang ada. Hal pertama mengenai material instalasi yang terpasang dalam kelistrikan. Kemudian teknis dan pemasangan yang harus memenuhi standar yang sudah ada.

Kebijakan penting untuk SLO

Selain beberapa hal tersebut pemohon juga harus mengenal beberapa kebijakan penting mengenai SLO PLN Jakarta teraman sebagai berikut:

  • Mengenal SLO dan fungsinya

Dokumen SLO ini terbit hanya untuk instalasi listrik yang memenuhi beberapa hal menyangkut kelaikan operasinya. Jadi untuk izin usaha yang menggunakan kelistrikan harus memperhatikan hal ini dengan benar. Gunanya untuk mengantisipasi kecelakaan, kebakaran atau bencana lain akibat gangguan listrik.

  • Badan yang mengeluarkan

Kemudian untuk penerbitannya juga tidak boleh sembarangan melainkan ada beberapa pejabat atau instansi yang bertugas untuk menerbitkannya. Badan yang bertugas meliputi jasa kelistrikan Indonesia, SERKOLINAS, JASERINDO, PPILN DAN KONSUIL. Pemohon bisa memilih salah satu dari kelima badan tersebut untuk mengajukan.

  • Biaya pengurusan

Untuk informasi pemohon bahwa biaya pengurusan sertifikat ini juga berkaitan dengan besar tidaknya tegangan yang ada. Biaya dari pengurusan ini juga beragam, semakin tinggi tegangannya maka harganya semakin mahal. Jadi jangan khawatir mengenai penyalahgunaan dana karena semuanya sudah pasti teratur dengan jelas.

  • Proses pengurusannya

Jika proses instalasi listrik pada bangunan sudah selesai maka pemohon bisa langsung mengajukan proses kelaikan ini. Kemudian melakukan pembayaran dan proses pengujian kelaikan syarat. Berikutnya dokumen bisa terbit jika memenuhi kelaikannya.

Segala bentuk SLO PLN Jakarta harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pemeriksaan ini harus tetap berlangsung sesuai aturan yang ada untuk menjaga keamanannya.

Kapan Waktu Penerbitan Sertifikat Laik Operasi?

Penerbitan SLO adalah salah satu tahap krusial dalam mengatur instalasi tenaga listrik di Indonesia. Pasal 38 dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021 memberikan panduan yang jelas tentang proses penerbitan SLO. Pemahaman yang komprehensif tentang langkah-langkah ini penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri tenaga listrik.

Proses penerbitan SLO dimulai dengan permohonan yang diajukan kepada lembaga penerbit SLO yang berwenang. Pasal 38 menegaskan bahwa setelah permohonan SLO diterima, lembaga tersebut akan melakukan pemeriksaan awal dan pengujian yang dilakukan secara berani. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa instalasi tenaga listrik yang dimaksud memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, setelah tahap awal selesai, pihak lembaga penerbit SLO akan melanjutkan dengan pemeriksaan dan pengujian langsung ke lokasi instalasi tenaga listrik. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi tersebut memenuhi semua persyaratan teknis dan lingkungan yang berlaku. Pemeriksaan langsung ini adalah tahap kritis dalam proses penerbitan SLO, karena hasilnya akan menentukan apakah instalasi tersebut laik operasi atau tidak.

Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian menunjukkan bahwa instalasi tenaga listrik tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah registrasi SLO. Proses registrasi ini merupakan langkah administratif yang mencatat bahwa instalasi tersebut telah memenuhi semua persyaratan teknis dan lingkungan yang berlaku.

Pasal 38 Permen ESDM 12/2021 juga menetapkan waktu maksimal untuk penerbitan SLO setelah registrasi selesai. Menurut peraturan ini, SLO akan diterbitkan maksimal setelah 4 (empat) hari kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya efisiensi dalam proses penerbitan SLO, sehingga instalasi tenaga listrik dapat segera beroperasi secara sah.

Dalam upaya menjaga keterbacaan dan SEO yang baik, penting untuk menggunakan kalimat aktif dan kalimat transisi dalam artikel ini. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah memahami proses penerbitan SLO dan mengapa langkah-langkah tersebut penting dalam mengatur industri tenaga listrik di Indonesia.

Landasan Dasar Hukum SLO di Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah dasar hukum utama yang mengatur sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan tenaga listrik, pengaturan pasar, dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki dampak penting pada SLO. Ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola ketenagalistrikan di tingkat lokal, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 mengatur kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Peraturan-peraturan ini merinci persyaratan dan kewajiban operator ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 menetapkan standar kualifikasi, mutu layanan, dan biaya terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Selain itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 mengenai standarisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 tahun 2018 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan memberikan kerangka kerja untuk memastikan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sektor ini.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 memfokuskan pada kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin operasi. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas yang menghasilkan tenaga listrik untuk digunakan sendiri memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dalam konteks perizinan dan registrasi, Peraturan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 tahun 2014 mengatur tata cara penomoran dan registrasi sertifikat di bidang ketenagalistrikan.

Seiring dengan evolusi hukum, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 juga memberikan landasan hukum yang relevan untuk sektor ketenagalistrikan.

Terakhir, Permen ESDM 12/2021 mengenai ketenagalistrikan adalah pedoman terbaru yang harus diikuti oleh para pemangku kepentingan dalam industri ini.

Baca Juga : Cara Mendapatkan SLO

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321