SLO PLN Bogor

SLO PLN Bogor

Anda tidak perlu bingung dalam mengurus SLO PLN Bogor. Secara umum syaratnya memang banyak dan detail namun pemohon bisa menggunakan checklist untuk membantu. Jika syaratnya sudah lengkap maka bisa langsung memberikan checklist pada lembar yang ada. Dengan begitu semuanya menjadi lebih mudah dalam pengecekannya.

Dokumen untuk mengurus SLO PLN Bogor

 

  1. Peralatan yang terpasang

Hal pertama yang harus lengkap adalah adanya peralatan lengkap terpasang pada instalasi listriknya. Semuanya harus dalam kondisi lengkap dan baik sesuai kriteria yang ada. Instalasi yang bagus akan mendukung aman tidaknya instalasi yang terpasang nantinya.

 

  1. Gambar dan diagram

Hal kedua yang harus lengkap dalam SLO PLN bogor terlengkap adalah gambar dan diagram. Dalam lampiran gambar dan diagram ini juga merupakan hal yang krusial. Pembuatnya juga tidak boleh sembarangan harus yang memiliki akreditasi khusus untuk memudahkan proses penerbitannya.

Jika memang menggunakan jasa personal SLO PLN Bogor tentu bukan menjadi masalah karena bisa terurus langsung sampai dengan penerbitannya. Pembuatnya juga harus satu orang yang sama agar lebih memudahkan komunikasi.

 

  1. Kapasitas dan jenis

Hal berikutnya adalah pemohon harus bisa memilih kapasitas dan jenis yang sesuai keperluannya. Tegangan dari jenis instalasinya harus pas dengan kebutuhan dengan dukungan lingkungan pemasangannya. Kapasitas ini juga harus tepat untuk menghindari gangguan listrik selama penggunaan.

 

  1. Lokasi instalasi

Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan kapasitas dan jenis. Lokasi dari instalasi ini harus aman dan tersambung dengan baik. Berkaca dengan bahaya yang sering terjadi pada area padat penduduk yang sering mengalami kebakaran akibat arus pendek listrik. Untuk menghindari hal ini maka pemilihan tegangan dan lokasinya harus sesuai.

 

  1. Identitas pemilik

Hal terakhir yang tidak boleh terlupakan adalah identitas pemilik usaha yang ada. Hal ini menyangkut KTP pemilik, izin usaha sampai dengan nomor NPWP yang terdaftar dengan baik. Syarat ini berlaku untuk pengguna tegangan dari yang rendah sampai yang tinggi untuk kepentingan keamanan.

 

Tipe alur pengurusan SLO

Selain syarat pemohon juga harus mengenal beberapa kondisi yang mungkin terjadi dalam pengurusan SLO PLN Bogor terupdate sebagai berikut:

 

  • Kondisi alur yang pertama

Pada kondisi ini langkah pertama untuk pengurusannya adalah pemohon melakukan sistem permohonan dengan memasukkan semua syaratnya. Kemudian syarat yang sudah masuk akan melalui tahap pemeriksaan dan penilaian terkait instalasinya. Barulah langkah terakhir pemohon melakukan registrasi SLO.

 

  • Kondisi alur yang kedua

Kemudian untuk kondisi yang satu ini pengurusannya berawal dari pemohon mengajukan sistem permohonannya. Setelah permohonan masuk semua syarat akan melalui tahap pemeriksaan oleh petugas. Segala bentuk penilaian dan pengujian terjadi secara online.

Barulah selanjutnya tahapnya adalah melakukan pemeriksaan dan pengujian langsung menuju lokasinya. Terakhir langkahnya adalah pemohon bisa melakukan pendaftaran untuk SLO terkait alur yang ada.

 

  • Kondisi alur yang ketiga

Untuk alur yang terakhir ini langkah pertama adalah pemohon melakukan permohonan untuk sertifikasi. Kemudian syarat dan ketentuan yang ada akan terjadi pemeriksaan secara online dengan lengkap. Barulah registrasi untuk SLO-nya berlangsung dan bisa terbit pada waktu tertentu.

 

Selanjutnya pada waktu lain petugas akan melakukan pengujian dan penilaian secara langsung. Alur seperti ini terasa kurang efektif dan akan menimbulkan kecurangan sehingga jarang untuk terlaksana.

Dalam pengurusan SLO PLN Bogor memang memerlukan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan. Meskipun terjadi secara online namun kekuatan penilaian masih sama dengan cara offline. Jika ingin menghindari risiko terjadi kesalahan pengurusan, maka bisa sewa jasa pengurusan SLO terpercaya.

Sanksi Jika Tidak Memiliki SLO 

Pelaksanaan operasi instalasi listrik adalah aspek krusial dalam menjaga keamanan dan kinerja sistem listrik. Pasal 44 Ayat (4) mengatur bahwa setiap individu yang mengoperasikan tenaga instalasi listrik tanpa memiliki izin Laik Operasi dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp. 500.000.000,-.

Izin Laik Operasi adalah persyaratan yang sangat penting dalam bidang ini. Ini tidak hanya untuk melindungi pengguna listrik tetapi juga memastikan bahwa instalasi tersebut beroperasi secara aman dan efisien. Izin Laik Operasi memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Ketika seseorang mengabaikan persyaratan ini, mereka membahayakan diri sendiri, orang lain, dan infrastruktur listrik secara keseluruhan. Konsekuensinya yang serius mencakup hukuman penjara dan denda besar.

Denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- adalah hukuman yang signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan insentif yang kuat kepada individu dan entitas untuk mematuhi aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan listrik.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa operasi instalasi listrik bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan atau dianggap sepele. Keselamatan dan keandalan sistem listrik adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar, dan izin Laik Operasi adalah langkah kunci untuk memastikan hal ini tercapai. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan bahwa individu dan entitas akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan operasi instalasi listrik.

Landasan Hukum

Regulasi terkait SLO, dengan sektor listrik dan ketenagalistrikan di Indonesia saat ini memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan operasional industri ini. Salah satu peraturan utama adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Permen ESDM 10/2021), yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PP 25/2021). Demikian pula, Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Permen ESDM 12/2021) memegang peran penting dalam mengatur industri ini.

Regulasi SLO ini sangat krusial mengingat sektor ketenagalistrikan merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Fondasi hukumnya berasal dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya energi nasional secara komprehensif.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik mengatur berbagai aspek operasional perusahaan penyedia listrik dan penyedia jasa penunjangnya. Di samping itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan memastikan kualifikasi dan kompetensi para profesional dalam industri ini.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan memberikan pedoman bagi proses akreditasi dan sertifikasi di sektor ini. Sementara Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi mengatur aspek pembangkitan tenaga listrik mandiri.

Dalam perkembangan terbaru di industri ketenagalistrikan, peraturan ini terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan mendukung pertumbuhan sektor ini.

Baca Juga : Cara Mendapatkan SLO

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321