Jasa Pengurusan SKK

Jasa Pengurusan SKK

Siapa yang tidak mengenal jasa pengurusan SKK? Kiprahnya banyak membantu pemilik gedung bangunan atau badan usaha untuk memiliki surat perizinan SKK sesuai hukum pemerintah.

Beda dari perusahaan jasa lainnya, jasa penerbitan SKK jauh lebih unik karena menggabungkan keterampilan dan keahlian. Mau lebih memahami jasa SKK? Simak penjelasannya berikut.

Apa Itu Jasa Pengurusan SKK?

  1. Konsultan 

Jasa penerbitan SKK dan Jasa Pengurusan SKK memiliki banyak sekali peran yang menarik salah satunya sebagai konsultan. Mereka memiliki cukup banyak konsultan ahli yang bersedia membantu menjaga seluruh pertanyaan klien mengenai SKK.

Layanan ini bisa Anda manfaatkan untuk menggali berbagai informasi seputar SKK mulai dari persyaratan pengajuan hingga dasar hukumnya. Nikmati layanan konsultasi tatap muka atau secara online dari mana saja.

Konsultan akan membimbing sekaligus memberikan bantuan profesional hingga Anda memahami dengan baik apa itu SKK. Media konsultasi yang tersedia sangat beragam mulai dari chatting atau by phone.

 

2. Tangan Kanan

Memberikan bimbingan terkadang belumlah cukup terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengurus SKK. Melihat kondisi tersebut, rekomendasi jasa pengurusan SKK mengusulkan layanan bantuan yang jauh lebih intens hampir setara tangan kanan.  Jasa penerbitan SKK akan membantu peserta mengumpulkan berbagai persyaratan sertifikat hingga semua berkas terkumpul.

Itulah mengapa proses pengajuan SKK oleh penyedia jasa berlangsung lebih cepat dan tepat daripada secara mandiri. Staf yang bertanggung jawab adalah staf yang berpengalaman dan ahli dalam tugas lapangan.

 

3. Perwakilan

Dan fungsi atau peranan terakhir jasa penerbitan SKK adalah menjadi perwakilan peserta. Bagaimana caranya? Anda hanya perlu membuatkan surat kuasa saja. Surat kuasa ini secara tidak langsung telah menunjuk staf penyedia jasa untuk menggantikan Anda mengajukan SKK.

Sudah menjadi rahasia umum bila proses penerbitan SKK membutuhkan waktu cukup lama terlebih jika gedung bangunan jumlahnya lebih dari satu. Memanfaatkan layanan jasa SKK sebagai perwakilan akan membantu Anda lebih konsentrasi dalam menangani pekerjaan lainnya.

Syarat Menerbitkan SKK

Sebelum penasaran dengan biaya jasa pengurusan SKK dan menghitung berapa pengeluaran Anda, cari tahu lebih dahulu persyaratan pengurusan SKK berikut.

 

1. Membuat surat permohonan pengajuan SKK pada dinas bersangkutan

Apa dan bagaimana format surat permohonannya bisa Anda tanyakan langsung pada penyedia Jasa Pengurusan SKK. Jangan ragu untuk meminta bantuan ahli bila tidak mampu mengurusnya seorang diri.

 

2. Fotokopi KTP/KK dan khusus untuk WNA sediakan fotokopi Visa/Paspor/KITAS

Pilih salah satu berdasarkan pada identitas pribadi Anda. Namun pastikan jika kartu identitas tersebut masih sah dan berlaku.

 

3. Buat surat kuasa penyerahan tanggung jawab pada penyedia jasa penerbitan SKK dengan materai

Proses alih kuasa ini perlu mengingat penyelenggaraan penerbitan SKK tidak Anda laksanakan sendiri melainkan dengan bantuan pihak kedua.

 

4. Siapkan bukti kepemilikan tanah atau gedung

Semakin banyak gedung yang ingin diurus SKK-nya maka semakin banyak juga bukti kepemilikan gedung yang harus Anda siapkan.

  • Siapkan akta pendirian badan usaha
  • Siapkan fotokopi IMB dan SLF

Dapatkan kedua sertifikat tersebut terlebih dahulu sebelum berencana mengajukan SKK. Semakin cepat IMB dan SLF terbit tandanya makin cepat pula Anda mendapatkan SKK.

  • Lampirkan data inventaris pengelolaan dan pemeliharaan APAR
  • Siapkan fotokopi SKK 2 tahun terakhir (bagi yang perpanjang)
  • Siapkan SDP/IPTB LAL
  • Dan sertakan juga beberapa dokumen penting lainnya sebagai berkas pendukung

Membuat SKK membutuhkan banyak keahlian, keterampilan dan juga kesabaran. Ketiganya bisa menjadi modal terbaik bagi Anda demi memperoleh sertifikat tersebut. Bila Anda tidak cukup mampu untuk bersabar maka manfaatkan jasa pengurusan SKK untuk menyelesaikan setiap prosesnya.

 

Landasan Dasar Hukum Pengurusan SKK

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 mengenai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung menjadi hal yang sangat penting. Salah satu persyaratan utama adalah memastikan adanya persyaratan teknis yang mencakup proteksi dari bahaya kebakaran.

Proses pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung biasanya dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi. Mereka melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait, termasuk sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja, instalasi listrik, serta pengendalian dampak lingkungan. Tim teknis dari perangkat daerah penyelenggaraan gedung akan melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen permohonan SLF dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Namun, tak hanya SLF yang penting. Pengurusan SKK juga memiliki peran krusial dalam proses ini. Tanpa Sertifikat Keselamatan Kebakaran yang sah, pemilik atau pengelola gedung tidak akan dapat menerbitkan atau memperpanjang Sertifikat Laik Fungsi mereka. Ini adalah langkah yang kritis dalam memastikan bahwa gedung-gedung mematuhi standar keamanan yang ketat, terutama dalam hal proteksi terhadap bahaya kebakaran.

Oleh karena itu, pemilik dan pengelola gedung harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang ada, termasuk Sertifikat Keselamatan Kebakaran. Hal ini tidak hanya memastikan keselamatan penghuni gedung tetapi juga memenuhi kewajiban hukum. Dalam dunia yang semakin sadar akan keamanan bangunan, pemenuhan semua persyaratan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kelaikan dan keselamatan gedung-gedung yang ada.

 

Sanksi Ketika Gedung Tidak Memiliki SKK 

Keselamatan dalam bangunan gedung merupakan aspek yang tak bisa diabaikan. Bahaya kebakaran bisa muncul kapan saja, dan untuk melindungi jiwa dan harta benda, diperlukan upaya yang serius. Dalam hal ini, dinas pemadam kebakaran memiliki peran sentral.

Klasifikasi bahaya kebakaran bisa bervariasi, tergantung pada faktor seperti tinggi bangunan, fungsi, luas, dan isi gedung. Oleh karena itu, sistem proteksi kebakaran harus disesuaikan dengan situasi yang ada.

Dinas pemadam kebakaran menjalankan tugas penting dengan melakukan pemeriksaan rutin pada bangunan. Mereka memastikan bahwa standar proteksi terpenuhi dan memberikan peringatan tertulis jika ada pelanggaran. Papan peringatan akan dipasang untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya tersebut.

Jika pemilik bangunan tidak merespons peringatan dengan perbaikan yang diperlukan, pemadam kebakaran akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis. Peringatan lebih lanjut akan mengikuti sebagai pengingat.

Tetapi, jika pemilik bangunan masih mengabaikan peringatan dan tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi, izin rekomendasi Sertifikat Laik Fungsinya (SLF) dapat dicabut. Ini adalah langkah ekstrem yang diperlukan untuk memastikan keselamatan publik.

Proteksi kebakaran adalah elemen vital dalam merancang dan menjaga bangunan. Keselamatan selalu harus menjadi prioritas utama, membantu mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengancam jiwa dan harta benda. Dengan kerja sama antara pemilik bangunan dan dinas pemadam kebakaran dalam Pengurusan SKK, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua orang.

Baca Juga : Konsultan SLF

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321