Dasar Hukum Izin SIPA

Dasar Hukum Izin SIPA

Dasar Hukum Izin SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah)

Saat ini dalam melakukan pengeboran, pantek dan gali air tanah tentu tidak boleh sembarangan dan harus memiliki surat izin dalam pengusahaannya.

Surat izin tersebut pada biasanya dilakukan pemerintah yaitu untuk mencegah penyalahgunaan air tanah, yang mana nantinya dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi, hak guna air sendiri juga memiliki dasar hukum izin SIPA, yang mana termasuk pula tentang pemanfaatan air tanah.

Tak hanya itu juga, pemetalihatan hingga ke penangkapan ikan juga telah ada dalam UU No. 5 Tahun 1960. Kemudian dalam dasar hukum juga menjelaskan tentang pengurusan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah hingga sampai ke tata kelola ruang dan berkaitan langsung dengan kontrol pengambilan air.

Hal seperti ini memang perlu, guna mencegah terjadinya eksploitasi air tanah dan berkaitan erat pula dengan cekungan air tanah yang nantinya bisa saja rusak. Apabila rusak maka dampaknya tentu akan menjadi sangat serius, mulai terjadinya banjir sampai beberapa bencana lainnya.

Tak hanya itu saja, ada pula beberapa daerah yang ada di Indonesia juga mengusulkan agar SIPA tidak akan mengeluarkan lagi dengan tujuan eksploitasi yang berlebihan.

Mengenai hal ini termasuk pula dalam sumur galian yang memang belum memiliki izin sehingga nantinya tata kelola ruang dan juga ekosistem bisa saja mulai terancam.

Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengetahui apa saja dasar hukum SIPA tersebut sehingga tidak salah paham mengenai hal ini.

Hak Dalam Penggunaan Air Tanah ;Dasar Hukum Izin SIPA

Jika berbicara mengenai pemanfaatan air tanah, tentu Anda harus memahami pula tentang hak penggunaan air tanah. Jadi, dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mendefinisikan mengenai hak guna air.

Untuk itu, hak guna air dalam UU ini sebagai hak memperoleh air dengan tujuan keperluan tertentu atau mengalirkan air tersebut atas orang lain.  Kemudian hak penggunaan air merupakan salah satu dalam bentuk ha katas air dan juga ruang angkasa.

Oleh karena itu, hak guna air, penangkapan ikan dan juga hak pemeliharaan adalah berkaitan langsung dengan air, yang mana tidak berada atas tanah milik sendiri. Namun, jika mengenai air yang memang berada atas tanah milik sendiri maka dalam hal ini juga sudah termasuk pula isi hak milik atas tanah.

Selain itu, hak guna air juga merupakan hak akan memperoleh air dari mata ait, sungai atau saluran yang memang berada dari luar tanah miliknya. Misalnya seperti contoh yaitu untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga hingga lain sebagainya.

Eksploitasi Air Tanah

Selain dalam UUPA maka ada pula peraturan dasar hukum izin SIPA lainnya tentang pemanfaatan air tanah dalam UU No. 11 Tahun 1974 mengenai Pengairan (UU Pengairan).

Pada pasal 1 angka 3 UU Pengairan mendefinisikan air tanah sebagai satu dari banyak jenis air. Dalam pasal tersebut berbunyi, yang mana air adalah semua air yang memang terdapat di dalamnya ataupun berasal dari sumber-sumber air.

Hal ini baik yang terdapat pada atas ataupun bawah pada permukaan tanah dan tidak termasuk pula dalam pengertian air yang berada pada laut.

Ketentuan Pidana

Para pihak yang nantinya melanggar ketentuan tentang pemanfaatan air tanag maka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pengairan. Dalam pasal ini berbunyi, para pelanggan akan dapat ancaman hukuman penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 5.000.000.

Jadi, itulah ada sedikit informasi tentang dasar hukum izin SIPA yang dapat Anda lihat dan ketahui. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat buat Anda!

Baca Juga : Jasa Pengurusan SIPA

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321