Biaya Sertifikat Laik Operasi

Biaya Sertifikasi Laik Operasi

Apa itu Sertifikat Laik Operasi?

SLO merupakan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah atas kelaikan sistem operasi listrik di suatu gedung baik itu gedung komersil atau tempat tinggal. Bila tidak memiliki dan memegang sertifikat ini, pemilik gedung belum dianggap memenuhi prosedur yang diatur dalam Permen RI.

Proses pengurusan SLO sebenarnya telah ditetapkan sejak lama oleh Peraturan Menteri ESDM RI mengingat jumlah pengguna aliran listrik di Indonesia sangat banyak. Yang dimaksud bukanlah rumah tangga, melainkan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi erat dengan muatan listrik sehingga menggunakan daya listrik lebih tinggi dari pihak lainnya.

Tanpa diuji kelayakan ini, kita tidak bisa mengetahui apa instalasi listrik yang sudah dipasang berada dalam kondisi baik? karena sama seperti petir yang berbahaya, muatan listrik juga sangat berbahaya bahkan mematikan jika terjadi korsleting listrik.

Berapa kisaran biaya Sertifikat Laik Operasi?

SLO adalah dokumen penting untuk menjamin keamanan dan kelayakan operasional suatu gedung. Biaya SLO bervariasi tergantung pada muatan listrik yang digunakan, dengan pilihan lembaga inspeksi teknik yang telah disetujui pemerintah. Pemerintah RI menetapkan standar Biaya Sertifikat Laik Operasi, dan meskipun lembaga berbeda, tarifnya tetap. Pentingnya SLO tidak dapat diabaikan, mengingat peranannya dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan energi.

Meskipun Biaya Sertifikat Laik Operasi cukup tinggi, hal ini sebanding dengan keamanan dan kepatuhan hukum yang dihasilkan. Namun, perlu dicatat bahwa biaya SLO dapat bervariasi tergantung pada daya listrik yang digunakan oleh suatu gedung. Biaya SLO di Indonesia dibedakan berdasarkan daya VA (Volt Ampere). Misalnya, gedung dengan muatan listrik 7.700 VA akan dikenai biaya sekitar Rp 231.000. Kisaran biaya SLO secara umum di Indonesia berkisar antara Rp 40.000 hingga Rp 2.955.000.

Gedung dengan muatan listrik hingga 195.000 VA akan memiliki Biaya Sertifikat Laik Operasi Tertinggi. Pentingnya SLO sebagai persyaratan hukum menuntut pemilik gedung untuk menjalani proses pengurusan ini. Dengan melibatkan jasa pengurusan SLO yang profesional, Anda dapat memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adanya lembaga inspeksi teknik yang disetujui pemerintah memberikan pilihan kepada pemilik gedung. Namun, biaya SLO yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut memiliki kisaran yang seragam. Oleh karena itu, pemilik gedung tidak perlu khawatir akan perbedaan Biaya Sertifikat Laik Operasi antara lembaga A, B, atau C. Dalam mengurus SLO, perlu diingat bahwa kepatuhan terhadap peraturan energi dan kelistrikan adalah langkah penting untuk mencegah aktivitas ilegal.

Meskipun Biaya Sertifikat Laik Operasi mungkin tinggi, hal ini merupakan investasi untuk keamanan dan kepatuhan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Dengan menggunakan jasa pengurusan SLO, Anda dapat memastikan keberlanjutan usaha tanpa melanggar hukum. Semua ini sesuai dengan regulasi yang diatur oleh Permen ESDM RI. Dengan demikian, pengurusan SLO adalah langkah yang tidak dapat diabaikan oleh warga negara yang baik.

Penyedia Layanan yang Wajib Memiliki SLO

Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi keharusan bagi berbagai penyedia layanan dalam sektor listrik. SLO diperlukan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar dalam penggunaan tegangan listrik berkapasitas tinggi, menengah, dan rendah di bangunan gedung. Sebuah langkah krusial guna menjaga instalasi listrik tetap aman. Pentingnya SLO juga diterapkan pada pembangkit tenaga listrik. Pembangkit ini, sebagai pilar utama penyediaan energi listrik, harus memastikan produksi listrik berjalan lancar dan efisien.

Dengan memiliki SLO, mereka dapat menjaga kehandalan dan ketersediaan daya listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perusahaan transmisi tenaga listrik juga tidak terlepas dari kewajiban SLO. Dalam perannya mengoperasikan sistem transmisi, SLO diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pengantaran listrik dari pembangkit ke berbagai daerah. Hal ini sangat krusial agar listrik dapat tersalur dengan optimal dan tanpa gangguan.

Tahapan distribusi tenaga listrik, yang mengarahkan aliran listrik dari pembangkit ke konsumen, menjadi fokus penting bagi operator distribusi. SLO menjadi instrumen yang memastikan pasokan listrik sampai ke pelanggan dengan aman dan andal. Hal ini menghindarkan risiko gangguan pada rantai pasok listrik dan memberikan kepastian kepada pelanggan.

Selanjutnya, dalam usaha penjualan tenaga listrik, SLO memiliki peran pengawasan yang signifikan. Kegiatan penjualan beli yang terkait dengan listrik kepada konsumen memerlukan pengawasan ketat agar sesuai dengan aturan yang berlaku. SLO menjadi alat yang mengawal agar kegiatan ini berjalan sesuai standar dan memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan.

Dengan demikian, penerapan SLO pada berbagai tahapan dalam industri listrik menjadi landasan utama untuk menjaga keamanan, kehandalan, dan kepatuhan terhadap standar. Dalam menjalankan kewajiban ini, penyedia layanan listrik perlu memahami Biaya Sertifikat Laik Operasi sebagai langkah preventif dan proaktif dalam memastikan sistem listrik berjalan optimal. SLO bukan hanya sebuah persyaratan formal, tetapi juga merupakan investasi untuk memberikan pelayanan listrik yang berkualitas dan dapat diandalkan kepada masyarakat.

Mengapa SLO Penting?

Sertifikat Laik Operasi (SLO) memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional instalasi listrik. Pentingnya SLO tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga memastikan bahwa listrik di berbagai lingkungan beroperasi dengan aman dan efisien untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. SLO menjadi landasan untuk memastikan bahwa instalasi listrik di gedung, pembangkit, dan seluruh rantai pasok listrik memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

Ini bertujuan untuk menghindari potensi risiko dan memitigasi kemungkinan kecelakaan yang dapat membahayakan masyarakat. Pentingnya SLO juga terkait dengan optimalisasi penggunaan energi dan menjaga pasokan listrik yang konsisten. Dengan adanya SLO yang ketat, penyedia layanan listrik diharapkan dapat memastikan bahwa sistem energi beroperasi dengan efisiensi tinggi, menghindari kegagalan dan pemadaman yang dapat mengganggu aktivitas harian masyarakat dan berdampak negatif pada bisnis. Untuk mencapai dan mempertahankan SLO, penyedia layanan listrik harus menjalankan kegiatan pemeliharaan, pengujian, dan pembaruan peralatan secara rutin.

Tindakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa peralatan listrik tetap dalam kondisi optimal dan meminimalkan risiko kegagalan operasional. Dalam konteks ketenagalistrikan, menjalankan SLO yang ketat juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan daya dukung sistem energi. Ini membantu mencegah kemungkinan gangguan besar yang dapat merugikan masyarakat dan industri. Dengan implementasi SLO yang baik, kita dapat memastikan bahwa listrik tetap menjadi pilar utama masyarakat modern.

Daya yang diberikan oleh sistem energi ini menjadi fondasi bagi rumah tangga, bisnis, dan industri, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, SLO bukan hanya aspek formalitas dalam regulasi, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam memastikan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem energi listrik. Dengan menjalankan SLO secara konsisten, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk masyarakat modern yang terus bergantung pada pasokan listrik yang handal.

SLO Menggali Rinci Data yang Diperlukan untuk Proses Penerbitan

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS), dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah perlu mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Inspeksi Teknik. Permohonan ini harus mencakup beberapa data penting, sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 12 Tahun 2021. Data yang dibutuhkan termasuk identitas pemohon, lokasi instalasi dengan koordinat yang jelas, jenis dan kapasitas instalasi, serta gambaran detail tentang instalasi tersebut.

Dokumentasi seperti gambar instalasi, tata letak, dan diagram satu garis harus dikeluarkan oleh Badan Usaha yang memiliki izin berusaha di bidang konsultansi atau pembangunan Instalasi Tenaga Listrik. Selain itu, spesifikasi teknis peralatan utama instalasi dan standar yang digunakan juga harus disertakan dalam permohonan. Penting untuk mencatat bahwa proses penerbitan SLO melibatkan kerja sama antara pemohon dan Lembaga Inspeksi Teknik. Penyampaian data yang akurat dan lengkap sangatlah penting untuk memastikan kelancaran proses ini.

Hal ini juga memastikan bahwa instalasi tenaga listrik yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemohon adalah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan teliti dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, konsultasi dengan ahli teknis atau konsultan yang berpengalaman dalam bidang instalasi tenaga listrik dapat membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan. Selain itu, pemohon juga perlu memperhatikan waktu yang diperlukan untuk proses evaluasi dan verifikasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik. Komunikasi yang efektif antara pemohon dan lembaga terkait juga dapat mempercepat proses penerbitan SLO.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, pemohon dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan cepat dan lancar.

Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab Hukum terkait Sertifikat Laik Operasi

Pelaku usaha di sektor tenaga listrik diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada tingkat peraturan lebih lanjut, Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021 memperjelas kewajiban ini. Pasal 31 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan ESDM tersebut menegaskan bahwa setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan tegangan tinggi dan tegangan menengah harus memperoleh SLO.

Mekanisme perolehan SLO dilakukan melalui sertifikasi tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri ESDM. SLO menjadi kunci dalam operasional instalasi tenaga listrik, menandakan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Diharapkan dapat terjaminnya ketersediaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang aman dan handal. Proses sertifikasi tenaga listrik yang diperlukan untuk mendapatkan SLO merupakan langkah krusial.

Menteri ESDM berperan sebagai pihak yang menerbitkan sertifikasi ini, dan pelaku usaha diharapkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses tersebut. Ketentuan ini menciptakan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi pelaku usaha di sektor tenaga listrik. Selain itu, hal ini juga memberikan kepastian hukum terkait kelayakan operasional dan keamanan instalasi tenaga listrik. Keberadaan SLO tidak hanya sebagai formalitas, namun juga sebagai langkah proaktif dalam menjaga integritas sektor tenaga listrik secara keseluruhan.

Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan tenaga listrik yang dihasilkan. Kewajiban memiliki SLO juga dapat dianggap sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan lingkungan di sektor tenaga listrik. Ini sejalan dengan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian, SLO bukan hanya menjadi peraturan formal, tetapi juga sebagai wujud komitmen pelaku usaha dalam menjaga keandalan dan keamanan operasional instalasi tenaga listrik.

Sanksi dalam Konteks SLO

Pentingnya memiliki SLO dalam mengoperasikan instalasi tenaga listrik diatur dalam Undang-Undang (UU) 30/2009 yang telah diubah dengan UU 6/2023. Konsekuensi bagi pelanggar yang tidak memiliki SLO dapat mencakup sanksi administrasi dan pidana yang serius. Pasal 48 ayat (1) UU 30/2009 yang telah diubah menyebutkan bahwa tanpa SLO, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut melibatkan teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan bahkan pencabutan izin usaha. Mencerminkan komitmen hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam mengoperasikan instalasi tenaga listrik.

Pasal 54 UU 30/2009 yang telah diubah dengan UU 6/2023 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO, yang mengakibatkan timbulnya korban. Pidana ini mencakup hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta. Hal ini menegaskan seriusnya konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelanggar. Pentingnya pemahaman akan konsekuensi hukum ini menegaskan pentingnya peran SLO dalam menjaga keamanan dan keselamatan dalam operasi instalasi tenaga listrik.

Setiap pemilik instalasi tenaga listrik harus memastikan bahwa mereka memiliki SLO yang berlaku dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi potensi sanksi administrasi, pemilik instalasi tenaga listrik harus berkomitmen untuk mematuhi persyaratan SLO. Pembekuan kegiatan sementara, dan pencabutan izin usaha dapat dihindari dengan pemenuhan aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pidana, sementara itu, memerlukan pendekatan yang lebih serius dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pemilik instalasi tenaga listrik harus menyadari bahwa mengabaikan kewajiban terkait SLO dapat membahayakan tidak hanya operasional mereka sendiri tetapi juga keselamatan publik.

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran krusial dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan SLO. Keseluruhan masyarakat dapat merasa aman dan yakin bahwa instalasi tenaga listrik dijalankan dengan standar yang sesuai, mencegah risiko yang dapat ditimbulkan oleh kelalaian atau ketidakpatuhan.

Regulasi Dan Dasar Hukum Yang Menaunginya

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Peraturan ESDM 12/2021) menjadi landasan hukum penting dalam pengaturan sektor energi di Indonesia.

Dalam peraturan ini, ditekankan mengenai proses klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi bagi usaha jasa penunjang tenaga listrik. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan dan keamanan pasokan tenaga listrik di Tanah Air. Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi fokus utama, menjamin bahwa setiap usaha terkait telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Namun, Peraturan ESDM 12/2021 bukanlah satu-satunya acuan hukum terkait SLO. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) juga memiliki peran signifikan. UU 30/2009 mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).

UU 30/2009 telah menjadi pijakan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam sektor ketenagalistrikan. Sebagai bagian integral dari kebijakan ini bertujuan untuk memastikan operasional perusahaan penyedia tenaga listrik mematuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perubahan yang diakomodasi melalui UU 6/2023 memberikan dampak terhadap pelaksanaan UU 30/2009. Transformasi peraturan ini memperkuat aspek-aspek tertentu yang dirasa perlu untuk diperbaharui demi mengoptimalkan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak terkait agar dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Peraturan-peraturan tersebut menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk mengatur dan mengawasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Penyesuaian ini senantiasa dilakukan agar kebijakan energi negara dapat berjalan sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan keberlanjutan. Keterpenuhan standar keselamatan dan kualitas menjadi prioritas dalam operasional usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia.

Sertifikat Laik Operasi Listrik Pentingnya untuk Keselamatan dan Kepatuhan

Dengan adanya Sertifikat Laik Operasi (SLO), pengguna dan pemilik instalasi listrik dapat memiliki keyakinan bahwa instalasi mereka aman, memenuhi standar yang ditetapkan, dan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, tanpa SLO, risiko yang timbul dapat sangat serius dan merugikan secara finansial, bahkan dapat membahayakan nyawa. Instalasi listrik yang tidak diverifikasi dan tidak memenuhi standar keselamatan dapat menyebabkan kecelakaan serius, termasuk kejutan listrik, kebakaran, atau bahkan cedera atau kematian.

Tidak adanya SLO berarti tidak ada jaminan keselamatan bagi pengguna. Tidak hanya itu, instalasi listrik yang tidak sesuai standar juga dapat merusak peralatan elektronik atau listrik yang terhubung. Tegangan yang tidak stabil atau hubungan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, menyebabkan kehilangan data, atau kerugian finansial yang signifikan. Risiko kebakaran juga meningkat ketika instalasi listrik tidak mematuhi standar keselamatan.

Hubungan pendek, arus berlebih, atau panas berlebihan dapat menyebabkan percikan api, mengakibatkan kebakaran yang dapat meluas dan mengancam nyawa dan properti. Tidak memiliki SLO juga berarti melanggar persyaratan hukum yang mengatur keselamatan instalasi listrik. Pelanggaran hukum ini dapat mengakibatkan sanksi atau tuntutan hukum dari pihak berwenang atau pihak terkait. Pemilik instalasi listrik bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pengguna dan melindungi propertinya.

Tanpa SLO, pemilik dapat dianggap bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan atau kerusakan akibat instalasi listrik yang tidak aman atau tidak memenuhi standar. Perusahaan asuransi juga dapat menuntut SLO sebagai persyaratan untuk memberikan perlindungan. Tanpa SLO, pemilik mungkin tidak dapat mengajukan klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kebakaran yang terkait dengan instalasi listrik. Mempunyai SLO yang valid sangat penting untuk memastikan keselamatan pengguna, melindungi properti, dan mematuhi persyaratan hukum.

Risiko yang ditimbulkan oleh ketidakmemilikiannya dapat sangat serius, dan pemilik harus menyadari konsekuensinya, baik secara finansial maupun terhadap keselamatan dan keamanan secara keseluruhan.

Memahami Pentingnya Masa Berlaku SLO dalam Industri

SLO adalah dokumen penting untuk instalasi pembangkit tenaga listrik. Masa berlaku SLO untuk kebutuhan ini adalah 5 tahun. Selama periode ini, operasionalitas dan keamanan pembangkit harus terus dipantau dan diperbaharui secara teratur. Sementara itu, SLO untuk instalasi transmisi tenaga listrik dan pemanfaatan untuk instalasi bertegangan tinggi dan menengah memiliki masa berlaku yang lebih panjang, yaitu 10 tahun.

Hal ini mencerminkan tingkat kompleksitas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan operasional. Bagi instalasi tenaga listrik tegangan rendah, SLO dapat berlaku hingga 15 tahun. Periode yang lebih lama ini memberikan kestabilan dan kontinuitas yang diperlukan untuk menjaga kinerja optimal dari instalasi tersebut. Oleh karena itu, pemilik instalasi perlu memastikan pembaruan SLO dilakukan tepat waktu guna memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku.

Penting untuk memahami bahwa SLO bukan hanya sekadar dokumen formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keamanan dan keberlanjutan energi listrik. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin dan pemeliharaan berkala diperlukan selama masa berlaku SLO. Untuk memastikan keterbacaan yang baik, pemilik instalasi perlu memahami persyaratan SLO dan memastikan bahwa semua elemen instalasi memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja instalasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan.

Penting juga untuk melibatkan pihak berwenang dan ahli teknis dalam proses evaluasi dan pembaruan SLO. Transparansi dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan keberlanjutan pembangkit tenaga listrik. Dalam konteks ini, komunikasi efektif tentang pembaruan SLO dan langkah-langkah perbaikan yang diambil dapat meningkatkan pemahaman publik. Hal ini penting untuk mengatasi ketidakpastian dan menciptakan kesadaran akan tanggung jawab bersama terhadap infrastruktur energi listrik.

Dengan menjaga masa berlaku SLO dan memastikan pembaruan yang tepat waktu, kita dapat mengamankan operasionalitas pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan pemanfaatan energi listrik. Pada akhirnya, ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Mengoptimalkan Keuntungan Bisnis dengan Memahami Manfaat SLO

Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah bukti kesesuaian suatu instalasi listrik dengan standar keamanan yang ditetapkan. Pemberian SLO menegaskan bahwa instalasi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk menerima tegangan listrik dan dianggap aman untuk dioperasikan. Keberadaan SLO sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kecelakaan serius, seperti kebakaran, yang dapat mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa. Risiko terjadi insiden akibat instalasi yang tidak layak operasi dapat diminimalkan secara signifikan.

Sebuah artikel Mahkamah Konstitusi pada 27 Oktober 2014 menegaskan pentingnya SLO dalam menciptakan instalasi tenaga listrik yang handal dan aman. Diharapkan instalasi listrik dapat beroperasi secara berkesinambungan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan, terutama terhadap lingkungan hidup. Salah satu manfaat utama SLO adalah memberikan jaminan kepada pengguna bahwa instalasi listrik yang mereka gunakan telah melewati serangkaian penilaian keselamatan.

Hal ini membuat pengguna merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakan listrik, tanpa harus khawatir tentang potensi bahaya yang mungkin timbul akibat instalasi yang tidak memenuhi standar keselamatan. SLO sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa semua instalasi listrik yang beroperasi di wilayah mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, SLO juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam penggunaan listrik di masyarakat. Peran SLO dalam menjaga keselamatan dan keandalan instalasi listrik tidak boleh diabaikan.

Dengan memastikan bahwa semua instalasi telah memperoleh SLO sebelum dioperasikan, dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan fatal akibat gangguan listrik. SLO juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan potensi kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh insiden listrik yang tidak terkontrol.

Biaya Sertifikat Laik Operasi bukan hanya merupakan syarat administratif semata, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.