Apa Itu IMB?

Pengertian, Fungsi, Kategori, dan Syarat Pengajuannya

Bagi Anda yang ingin mendirikan bangunan, penting bagi Anda untuk mengetahui definisi apa itu IMB serta cara mengurusnya. Pada dasarnya, IMB atau Izin Mendirikan Bangunan sendiri ialah dokumen penting yang harus ada saat ingin mendirikan bangunan.

Artinya, para pemilik bangunan wajib memiliki dokumen ini agar memiliki izin untuk mendirikan bangunannya. Jika tidak memiliki IMB, suatu rumah, gedung, atau lain-lainnya bisa saja mengalami perobohan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin.

Hal tersebut juga menunjukkan posisi apa itu IMB sebagai sebuah produk hukum yang berisi perizinan atau persetujuan resmi dari pemerintah. Adapun pihak yang berhak mengeluarkan dokumen ini ialah pemerintah daerah (Pemkab atau Pemkot).

Sebagaimana produk hukum lainnya, terdapat beberapa apa itu IMB dan syarat pengajuan yang perlu Anda penuhi sebelum memperoleh izinnya. Namun sebelum itu, sebaiknya pahami dulu definisi, dasar hukum, fungsi, hingga berbagai jenis kategori atau jenisnya.

 

Definisi IMB serta Dasar Hukumnya

Pada dasarnya, Izin Mendirikan Bangunan atau apa itu IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan dari Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. Perizinan tersebut meliputi izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, hingga merobohkan.

apa itu IMB artinya, sebelum membangun ataupun merenovasi rumah, Anda selaku pemiliknya wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu. Sebab perizinan ini bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat maupun badan tertentu yang ingin mendirikan bangunan.

apa itu IMB, Setiap pemilik bangunan sebaiknya melakukan pengurusan izinnya sejak jauh-jauh hari sebelum memulai pembangunan. Hal ini agar pembangunan bisa berlangsung lancar tanpa hambatan dan pemilik tidak mengalami kesulitan dalam proses membangunnya.

Namun apa itu IMB, proses pembangunan, pengubahan, maupun perobohan tersebut harus sesuai dengan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis yang berlaku. Kewajiban terkait kepemilikan dokumen ini telah termuat pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

Secara rinci, terdapat setidaknya 3 peraturan dan perundang-undangan yang mengatur terkait perizinan apa itu IMB ini. 3 peraturan dan undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung
  2. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
  3. PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

 

Fungsi dan Tujuan IMB dalam Pendirian Bangunan

apa itu IMB, Sebagaimana termuat dalam UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, tertulis bahwa apa itu IMB merupakan bagian dari persyaratan administratif bangunan gedung. Pada dasarnya, IMB adalah salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu.

Dengan demikian apa itu IMB, dapat tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dalam kegiatan pendiriannya. Izin ini akan melegalkan suatu perencanaan bangunan sesuai dengan penentuan Tata Ruang dari pihak terkait.

Selain itu apa itu IMB, adanya dokumen perizinan ini juga menunjukkan bahwa rencana konstruksi telah dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Jadi, secara hukum fungsinya adalah sebagai berikut:

  1. Hal wajib yang menjamin kejelasan serta eksistensi suatu bangunan.
  2. Sebagai bukti legal pendirian, sehingga bangunannya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
  3. Mempermudah pengurusan izin tertentu, misalnya perizinan tempat usaha, lokasi, dan lain sebagainya
  4. Sebagai alat untuk menunjukkan penguasaan terhadap suatu kawasan atau lahan tertentu secara spesifik.
  5. Sebagai pendukung yang dapat meningkatkan harga penjualan rumah atau gedung.
  6. Mempermudah proses jual beli maupun sewa menyewa rumah, sebab IMB merupakan syarat utamanya.
  7. Dapat mempermudah klaim asuransi rumah jika terjadi kerusakan.

Artinya, gedung atau rumah yang telah memiliki IMB mempunyai kelebihan yang tidak ada pada gedung atau rumah lainnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Bangunannya memiliki nilai jual lebih tinggi
  2. Dapat menjadi jaminan pinjaman atau kredit bank
  3. Dapat meningkatkan status tanah
  4. Sebagai informasi peruntukan dan rencana jalan

 

Kategori atau Jenis-Jenis Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendirian Bangunan

Sesuai dengan definisi dari apa itu IMB, izin ini terdiri atas beberapa kategori atau jenis tertentu sesuai dengan jenis bangunannya. Sebelum mendirikan suatu konstruksi tertentu, sebaiknya kenali dulu kategorinya berikut ini:

  1. Rumah Tinggal: Dokumen perizinan untuk pemilik rumah mendirikan bangunannya
  2. Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) sampai dengan 8 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal maksimal 8 lantai.
  3. Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) lebih dari 9 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal lebih dari 9 lantai.

apa itu IMB, Masing-masing jenis tersebut memiliki perbedaan dari segi persyaratan pengajuan izinnya. Alur pengajuan, lama waktu proses pengajuan, hingga biaya pengurusannya pun tentu dapat berbeda-beda.

Sebagai contoh apa itu IMB, biaya pengurusan IMB rumah tinggal umumnya adalah Rp2.500 per meter persegi. Sedangkan biaya pengurusan untuk non rumah tinggal sesuai regulasi ialah berdasarkan dari luas bangunan × indeks bangunan × harga satuan retribusi yang berlaku.

 

Syarat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Secara Umum

Setelah mengetahui definisi terkait apa itu IMB, Anda perlu mengetahui apa saja syarat untuk mengurus pengajuannya. Meskipun syarat pengajuan untuk berbagai kategorinya dapat berbeda, namun syarat umumnya kurang lebih serupa.

Syarat apa itu IMB ini terdiri atas 2 jenis, yaitu syarat administrasi serta syarat teknis. Syarat administrasi dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan antara lain yaitu sebagai berikut:

  1. Formulir Permohonan Izin tergantung pada kategori jenis bangunannya yang sudah terisi dan tertandatangani dengan materai.
  2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dari pemilik selaku pemohon.
  3. Fotokopi KTP pemilik selaku pemohon sebanyak 1 lembar. Untuk pemohon dengan badan hukum, wajib melampirkan akta pendirian usaha. Namun jika tidak mengurus sendiri, maka wajib melampirkan surat kuasa pada orang yang mewakilkan serta fotokopi KTP orang tersebut.
  4. Gambar konstruksi bangunan sebanyak minimal 7 set, yang terdiri atas denah, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, serta rencana utilitas.
  5. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar dengan tembusan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta lampiran surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak jika posisi bangunannya berhimpit dengan batas persil.
  6. Bukti pelunasan terbaru Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
  7. Surat perjanjian penggunaan lahan jika tanah pendiriannya bukan milik pemohon.
  8. Lampiran SPK atau Surat Perintah Kerja jika pembangunan atau konstruksinya menggunakan sistem borongan.
  9. Data hasil penyelidikan tanah jika disyaratkan.

 

Selain 9 syarat administrasi tersebut, terdapat pula syarat teknis yang harus terpenuhi sebelum memperoleh IMB. Adapun syarat teknis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Gambar teknik terkait rencana arsitektur yang meliputi gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, serta detail bangunannya. Dan gambar rencana struktur yang meliputi gambar pondasi, kolom, balok, lantai, serta atap.
  2. Rekomendasi terkait teknis IPPL maupun siteplan.
  3. Rincian perhitungan konstruksi dari tenaga ahli bersertifikasi (SIPB) khusus untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan/atau bangunan berkonstruksi beton dengan bentangan lebih dari 10 meter.
  4. Lampiran gambar bangunan terdahulu (gambar sebelumnya) jika pemohon bermaksud mengubah bentuk atau memperluas bangunannya (renovasi).

Setelah syarat-syarat apa itu IMB tersebut terpenuhi dan Izin Pembangunan (IP) terbit, maka pemohon sudah boleh memulai proses pembangunan sembari menunggu terbitnya IMB. Adapun penerbitan apa itu IMB umumnya berkisar sekitar 20-21 hari kerja.

Setelah terbit, masa berlaku apa itu IMB adalah selama satu tahun. Setelah memahami apa itu IMB dan mengurus syaratnya, Anda dapat mengajukan permohonan IPB (Izin Penggunaan Bangunan) serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Pedoman Dasar Hukum

Dalam konteks apa itu IMB peraturan dan regulasi terkait sektor konstruksi di Indonesia, sejumlah undang-undang dan peraturan perlu diperhatikan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi landasan utama dalam pengaturan pembangunan gedung di negara ini. Di samping itu, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan kerangka kerja yang penting untuk pengembangan tata ruang yang terorganisir.

Pentingnya aspek apa itu IMB fiskal juga tercakup dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengatur perincian teknis terkait bangunan dan jalan, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan sungai.

Pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 turut menetapkan ketentuan terkait izin mendirikan bangunan gedung.

Seluruh peraturan ini adalah bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan bangunan dan infrastuktur berjalan sesuai standar, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mendukung perkembangan sektor konstruksi di Indonesia secara berkelanjutan dan berkontribusi pada tata kelola wilayah yang lebih baik.

Tim yang profesional

Memberikan solusi yang tepat

Harga terjangkau

Memperoleh konsultasi gratis

Produk legal 100%

Proses cepat

Pelayanan 24 jam

Data kerahasiaan aman

Email

info@konsultanku.com

CALL / WA

0812-9288-9438
Catur Iswanto

Phone

Phone : 021-21799321

AMDAL Pilar Lingkungan Pembangunan

  AMDAL Pilar Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan Modern   AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai sebuah kajian, AMDAL Pilar Lingkungan Pembangunan bertujuan untuk menilai dampak potensial dari sebuah proyek terhadap lingkungan. Proses ini tidak hanya memberikan panduan bagi pelaku usaha. Akan tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Melalui...

Validasi Usaha Melalui SBUJPTL

  Memahami Bagaimana Validasi Usaha Melalui SBUJPTL Bagi Para Pengusaha   Validasi Usaha Melalui SBUJPTL merupakan proses krusial bagi perusahaan yang ingin menjalankan bisnis secara legal, terutama di sektor ketenagalistrikan. Di tengah pesatnya perkembangan industri listrik di Indonesia, setiap badan usaha yang bergerak dalam jasa penunjang tenaga listrik diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL). Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti...

Gudang Terorganisir Dengan TDG

  Gudang Terorganisir Dengan TDG Dan Apa Saja Dampak Nya Bagi Pengusaha Pergudangan   Melalui artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa Gudang Terorganisir Dengan TDG menjadi elemen penting dalam pengelolaan gudang modern. Tidak hanya sebagai syarat legalitas, tetapi juga sebagai panduan dalam menciptakan sistem pergudangan yang efisien, aman, dan mampu bersaing di era digital. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang TDG. Karena para pengelola gudang dapat meningkatkan...

AMDAL Manajemen Lingkungan Terbaik

  Peran AMDAL Manajemen Lingkungan Terbaik Bagi Proyek Pembangunan   AMDAL Manajemen Lingkungan Terbaik merupakan instrumen penting dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam era modern ini, pembangunan infrastruktur dan proyek berskala besar menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan, namun harus dikelola dengan cara yang bertanggung jawab. AMDAL bertindak sebagai panduan utama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak...

Alasan Genset Membutuhkan SLO

  Alasan Genset Membutuhkan SLO Bagi Operasional Industri Modern   Pentingnya Alasan Genset Membutuhkan SLO tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum. Bahkan juga melindungi pengguna dari konsekuensi serius yang mungkin timbul akibat genset yang tidak layak operasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang kewajiban memiliki SLO melalui undang-undang terkait ketenagalistrikan. Aturan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi bahaya. Memastikan keamanan publik, dan...

IUJPTL Pendorong Bisnis Kelistrikan

  Kenapa IUJPTL Pendorong Bisnis Kelistrikan Dan Apa Saja Peranannya?   Industri kelistrikan memainkan peran krusial dalam menopang perkembangan ekonomi di berbagai sektor. Dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas industri berskala besar, kelistrikan menjadi fondasi utama untuk memastikan kelancaran kegiatan sehari-hari. Namun, dalam memastikan infrastruktur listrik dapat beroperasi dengan optimal, diperlukan berbagai layanan penunjang yang berkualitas. Layanan ini mencakup...

PBG Legalitas Bangunan Modern

  PBG Legalitas Bangunan Modern Dalam Beragam Sudut Pandang Ahli   PBG Legalitas Bangunan Modern merupakan bagian penting dari perkembangan regulasi pembangunan di Indonesia. Dalam era modern yang serba cepat ini, kebutuhan akan bangunan yang aman, berfungsi baik, dan sesuai dengan aturan hukum semakin meningkat. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hadir sebagai solusi legalitas yang menjawab berbagai tantangan pembangunan masa kini, menggantikan sistem lama seperti Izin Mendirikan...

Gudang Profesional Butuh TDG

  Aspek Dan Dampak Gudang Modern Profesional Butuh TDG   Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pentingnya Gudang Profesional Butuh TDG. Mulai dari definisi, manfaat, hingga proses pengajuannya, pembahasan ini dirancang untuk memberikan wawasan menyeluruh bagi para pelaku bisnis. Dengan memahami pentingnya TDG, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan gudang sekaligus memastikan kelancaran operasional bisnisnya.   Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif,...

IDAK Tingkatkan Standar Distribusi

  Pentingnya IDAK Tingkatkan Standar Distribusi Alat Kesehatan Di Indonesia   Selain itu, IDAK juga berperan sebagai landasan hukum dalam proses distribusi alat kesehatan. Tanpa sertifikasi ini, distribusi alat kesehatan dianggap ilegal, dan produk tersebut dapat ditarik dari pasaran. Artikel ini akan mengulas secara mendalam peran IDAK Tingkatkan Standar Distribusi dalam meningkatkan standar distribusi, manfaat yang diberikannya, serta proses pengajuan yang harus dipahami oleh...

SLO Solusi Operasional Genset

  SLO Solusi Operasional Genset Dalam Skala Industri Modern   Secara garis besar, penerapan SLO Solusi Operasional Genset tidak hanya mengacu pada kebutuhan hukum, tetapi juga pada aspek keandalan dan keamanan genset itu sendiri. Dengan memiliki SLO, pemilik genset dapat mengoptimalkan penggunaan peralatan mereka sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lebih dari itu, SLO juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional....

Andalalin Untuk Ruang Kota

Dampak Berkelanjutan Andalalin Untuk Ruang Kota Dan Pembangunan Infrastruktur   Di era modern ini, pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan peningkatan tekanan pada infrastruktur jalan. Hal ini diperparah oleh banyaknya proyek pembangunan besar yang sering kali tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap lalu lintas. AnAndalalin Untuk Ruang Kota dalalin hadir sebagai solusi yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga memberikan rekomendasi teknis untuk mencegah dampak negatif. Dengan...

Keabsahan Industri Lewat IUI

  Keabsahan Industri Lewat IUI Bagai Para Pelaku Usaha Bisnis Dan Kawasan Industri   IUI menjadi pilar utama dalam keberlanjutan usaha karena berfungsi sebagai landasan hukum yang melindungi operasional perusahaan. Dalam prakteknya, Keabsahan Industri Lewat IUI dibutuhkan oleh hampir seluruh sektor industri, mulai dari manufaktur hingga sektor energi. Tidak hanya memberikan legalitas, IUI juga memastikan bahwa industri yang dijalankan memenuhi standar teknis dan lingkungan yang...

Akses Cepat Mendapatkan PBG

  Langkah Apa Saja Yang Perlu Diketahui Dalam Akses Cepat Mendapatkan PBG   Tanpa PBG, pemilik bangunan menghadapi risiko hukum yang serius, termasuk pembongkaran bangunan yang tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang berencana mendirikan bangunan untuk memahami langkah-langkah Akses Cepat Mendapatkan PBG. Selain itu, PBG juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya akibat bangunan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku.  ...

IUJP Solusi Pertambangan Modern

  Memahami Kenapa IUJP Solusi Pertambangan Modern   IUJP hadir sebagai dasar legalitas yang menjamin kelangsungan operasi tambang secara sah dan berkelanjutan. Selain menjadi syarat mutlak untuk menjalankan berbagai kegiatan jasa pertambangan, IUJP juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keberadaan IUJP Solusi Pertambangan Modern, perusahaan tambang dapat lebih...

IUJPTL Legalitas Industri Listrik

  Dampak Berkelanjutan IUJPTL Legalitas Industri Listrik   Legalitas ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga berfungsi untuk menjaga standar kualitas dan keamanan di sektor kelistrikan. IUJPTL Legalitas Industri Listrik memastikan bahwa setiap penyedia jasa tenaga listrik memiliki kompetensi, peralatan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan regulasi. Dengan demikian, risiko kerusakan infrastruktur dan kecelakaan akibat kelalaian dapat diminimalisir. Tanpa izin...

Proses SLO Genset Profesional

  Pahami Langkah Dalam Proses SLO Genset Profesional   Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan dokumen penting yang memastikan genset memenuhi standar keselamatan dan legalitas dalam operasionalnya. Tanpa sertifikasi ini, genset berpotensi menimbulkan risiko, seperti kecelakaan, kerusakan properti, atau bahkan gangguan operasional yang dapat merugikan pemiliknya. SLO tidak hanya menjadi syarat hukum yang wajib dipenuhi, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dan...

Andalalin Menunjang Perkembangan Kota

  Andalalin Menunjang Perkembangan Kota Dan Pembangunan Berkelanjutan Yang Aman Perencanaan kota yang efisien dan berkelanjutan membutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lalu lintas. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah Andalalin. Tentunya sebuah kajian komprehensif yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari proyek pembangunan tertentu. Dengan semakin berkembangnya urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, Andalalin hadir untuk memastikan...

Manfaatkan Keuntungan SLO TR

  Manfaatkan Keuntungan SLO TR Dalam Bidang Keamanan Kelistrikan   Sertifikat Laik Operasi (SLO) TR adalah dokumen penting yang menjamin keamanan dan kelayakan instalasi listrik tegangan rendah. Sertifikat ini dikeluarkan setelah instalasi diverifikasi oleh lembaga berwenang untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar teknis dan operasional. Pentingnya Manfaatkan Keuntungan SLO TR tidak hanya terletak pada aspek legalitas tetapi juga pada perlindungan terhadap risiko...

Kenapa PBG Itu Krusial

  Memahami Alasan Kenapa PBG Itu Krusial Dan Pentingnya Bagi Proyek Pembangunan   Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik bangunan di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mematuhi tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan PBG, pemilik bangunan dapat memperoleh legalitas penuh atas properti mereka, yang merupakan...

Persiapan Tepat Untuk IUJP

  Persiapan Tepat Untuk IUJP Agar Pengurusan Lebih Lancar Dan Terhindar Dari Penolakan   Dalam dunia pertambangan yang kompleks dan dinamis, legalitas menjadi aspek utama yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Salah satu syarat penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor ini adalah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). IUJP tidak hanya berfungsi sebagai izin operasional tetapi juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan...