Pengertian, Fungsi, Kategori, dan Syarat Pengajuannya
Bagi Anda yang ingin mendirikan bangunan, penting bagi Anda untuk mengetahui definisi apa itu IMB serta cara mengurusnya. Pada dasarnya, IMB atau Izin Mendirikan Bangunan sendiri ialah dokumen penting yang harus ada saat ingin mendirikan bangunan.
Artinya, para pemilik bangunan wajib memiliki dokumen ini agar memiliki izin untuk mendirikan bangunannya. Jika tidak memiliki IMB, suatu rumah, gedung, atau lain-lainnya bisa saja mengalami perobohan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin.
Hal tersebut juga menunjukkan posisi apa itu IMB sebagai sebuah produk hukum yang berisi perizinan atau persetujuan resmi dari pemerintah. Adapun pihak yang berhak mengeluarkan dokumen ini ialah pemerintah daerah (Pemkab atau Pemkot).
Sebagaimana produk hukum lainnya, terdapat beberapa apa itu IMB dan syarat pengajuan yang perlu Anda penuhi sebelum memperoleh izinnya. Namun sebelum itu, sebaiknya pahami dulu definisi, dasar hukum, fungsi, hingga berbagai jenis kategori atau jenisnya.
Definisi IMB serta Dasar Hukumnya
Pada dasarnya, Izin Mendirikan Bangunan atau apa itu IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan dari Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. Perizinan tersebut meliputi izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, hingga merobohkan.
apa itu IMB artinya, sebelum membangun ataupun merenovasi rumah, Anda selaku pemiliknya wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu. Sebab perizinan ini bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat maupun badan tertentu yang ingin mendirikan bangunan.
apa itu IMB, Setiap pemilik bangunan sebaiknya melakukan pengurusan izinnya sejak jauh-jauh hari sebelum memulai pembangunan. Hal ini agar pembangunan bisa berlangsung lancar tanpa hambatan dan pemilik tidak mengalami kesulitan dalam proses membangunnya.
Namun apa itu IMB, proses pembangunan, pengubahan, maupun perobohan tersebut harus sesuai dengan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis yang berlaku. Kewajiban terkait kepemilikan dokumen ini telah termuat pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.
Secara rinci, terdapat setidaknya 3 peraturan dan perundang-undangan yang mengatur terkait perizinan apa itu IMB ini. 3 peraturan dan undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:
- UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung
- UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
- PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
Fungsi dan Tujuan IMB dalam Pendirian Bangunan
apa itu IMB, Sebagaimana termuat dalam UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, tertulis bahwa apa itu IMB merupakan bagian dari persyaratan administratif bangunan gedung. Pada dasarnya, IMB adalah salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu.
Dengan demikian apa itu IMB, dapat tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dalam kegiatan pendiriannya. Izin ini akan melegalkan suatu perencanaan bangunan sesuai dengan penentuan Tata Ruang dari pihak terkait.
Selain itu apa itu IMB, adanya dokumen perizinan ini juga menunjukkan bahwa rencana konstruksi telah dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Jadi, secara hukum fungsinya adalah sebagai berikut:
- Hal wajib yang menjamin kejelasan serta eksistensi suatu bangunan.
- Sebagai bukti legal pendirian, sehingga bangunannya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
- Mempermudah pengurusan izin tertentu, misalnya perizinan tempat usaha, lokasi, dan lain sebagainya
- Sebagai alat untuk menunjukkan penguasaan terhadap suatu kawasan atau lahan tertentu secara spesifik.
- Sebagai pendukung yang dapat meningkatkan harga penjualan rumah atau gedung.
- Mempermudah proses jual beli maupun sewa menyewa rumah, sebab IMB merupakan syarat utamanya.
- Dapat mempermudah klaim asuransi rumah jika terjadi kerusakan.
Artinya, gedung atau rumah yang telah memiliki IMB mempunyai kelebihan yang tidak ada pada gedung atau rumah lainnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- Bangunannya memiliki nilai jual lebih tinggi
- Dapat menjadi jaminan pinjaman atau kredit bank
- Dapat meningkatkan status tanah
- Sebagai informasi peruntukan dan rencana jalan
Kategori atau Jenis-Jenis Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendirian Bangunan
Sesuai dengan definisi dari apa itu IMB, izin ini terdiri atas beberapa kategori atau jenis tertentu sesuai dengan jenis bangunannya. Sebelum mendirikan suatu konstruksi tertentu, sebaiknya kenali dulu kategorinya berikut ini:
- Rumah Tinggal: Dokumen perizinan untuk pemilik rumah mendirikan bangunannya
- Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) sampai dengan 8 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal maksimal 8 lantai.
- Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) lebih dari 9 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal lebih dari 9 lantai.
apa itu IMB, Masing-masing jenis tersebut memiliki perbedaan dari segi persyaratan pengajuan izinnya. Alur pengajuan, lama waktu proses pengajuan, hingga biaya pengurusannya pun tentu dapat berbeda-beda.
Sebagai contoh apa itu IMB, biaya pengurusan IMB rumah tinggal umumnya adalah Rp2.500 per meter persegi. Sedangkan biaya pengurusan untuk non rumah tinggal sesuai regulasi ialah berdasarkan dari luas bangunan × indeks bangunan × harga satuan retribusi yang berlaku.
Syarat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Secara Umum
Setelah mengetahui definisi terkait apa itu IMB, Anda perlu mengetahui apa saja syarat untuk mengurus pengajuannya. Meskipun syarat pengajuan untuk berbagai kategorinya dapat berbeda, namun syarat umumnya kurang lebih serupa.
Syarat apa itu IMB ini terdiri atas 2 jenis, yaitu syarat administrasi serta syarat teknis. Syarat administrasi dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan antara lain yaitu sebagai berikut:
- Formulir Permohonan Izin tergantung pada kategori jenis bangunannya yang sudah terisi dan tertandatangani dengan materai.
- Fotokopi bukti kepemilikan tanah dari pemilik selaku pemohon.
- Fotokopi KTP pemilik selaku pemohon sebanyak 1 lembar. Untuk pemohon dengan badan hukum, wajib melampirkan akta pendirian usaha. Namun jika tidak mengurus sendiri, maka wajib melampirkan surat kuasa pada orang yang mewakilkan serta fotokopi KTP orang tersebut.
- Gambar konstruksi bangunan sebanyak minimal 7 set, yang terdiri atas denah, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, serta rencana utilitas.
- Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar dengan tembusan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta lampiran surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak jika posisi bangunannya berhimpit dengan batas persil.
- Bukti pelunasan terbaru Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
- Surat perjanjian penggunaan lahan jika tanah pendiriannya bukan milik pemohon.
- Lampiran SPK atau Surat Perintah Kerja jika pembangunan atau konstruksinya menggunakan sistem borongan.
- Data hasil penyelidikan tanah jika disyaratkan.
Selain 9 syarat administrasi tersebut, terdapat pula syarat teknis yang harus terpenuhi sebelum memperoleh IMB. Adapun syarat teknis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- Gambar teknik terkait rencana arsitektur yang meliputi gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, serta detail bangunannya. Dan gambar rencana struktur yang meliputi gambar pondasi, kolom, balok, lantai, serta atap.
- Rekomendasi terkait teknis IPPL maupun siteplan.
- Rincian perhitungan konstruksi dari tenaga ahli bersertifikasi (SIPB) khusus untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan/atau bangunan berkonstruksi beton dengan bentangan lebih dari 10 meter.
- Lampiran gambar bangunan terdahulu (gambar sebelumnya) jika pemohon bermaksud mengubah bentuk atau memperluas bangunannya (renovasi).
Setelah syarat-syarat apa itu IMB tersebut terpenuhi dan Izin Pembangunan (IP) terbit, maka pemohon sudah boleh memulai proses pembangunan sembari menunggu terbitnya IMB. Adapun penerbitan apa itu IMB umumnya berkisar sekitar 20-21 hari kerja.
Setelah terbit, masa berlaku apa itu IMB adalah selama satu tahun. Setelah memahami apa itu IMB dan mengurus syaratnya, Anda dapat mengajukan permohonan IPB (Izin Penggunaan Bangunan) serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi).
Pedoman Dasar Hukum
Dalam konteks apa itu IMB peraturan dan regulasi terkait sektor konstruksi di Indonesia, sejumlah undang-undang dan peraturan perlu diperhatikan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi landasan utama dalam pengaturan pembangunan gedung di negara ini. Di samping itu, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan kerangka kerja yang penting untuk pengembangan tata ruang yang terorganisir.
Pentingnya aspek apa itu IMB fiskal juga tercakup dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengatur perincian teknis terkait bangunan dan jalan, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan sungai.
Pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 turut menetapkan ketentuan terkait izin mendirikan bangunan gedung.
Seluruh peraturan ini adalah bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan bangunan dan infrastuktur berjalan sesuai standar, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mendukung perkembangan sektor konstruksi di Indonesia secara berkelanjutan dan berkontribusi pada tata kelola wilayah yang lebih baik.
Tim yang profesional
Memberikan solusi yang tepat
Harga terjangkau
Memperoleh konsultasi gratis
Produk legal 100%
Proses cepat
Pelayanan 24 jam
Data kerahasiaan aman
AMDAL Prioritas Pembangunan Nasional
Mengapa AMDAL Prioritas Pembangunan Nasional Wajib Diperhatikan Setiap Proyek Pembangunan nasional merupakan upaya strategis. Tentunya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Proyek infrastruktur, industri, serta berbagai sektor lainnya terus dikembangkan. Untuk memenuhi kebutuhan nasional dan meningkatkan daya saing global. Namun, kemajuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari potensi dampak lingkungan yang ditimbulkannya....
IUI Pilar Industri Berkelanjutan
IUI Pilar Industri Berkelanjutan Untuk Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang Industri memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Keberadaan industri menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tanpa industri yang berkembang, suatu negara akan kesulitan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Oleh karena itu, berbagai regulasi dan kebijakan dibuat untuk memastikan...
PBG Memastikan Standar Konstruksi
PBG Memastikan Standar Konstruksi Sesuai Regulasi Demi Keselamatan Publik PBG Memastikan Standar Konstruksi adalah sistem perizinan yang memastikan setiap konstruksi memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam dunia konstruksi modern, standar keamanan dan kualitas sangat penting. Untuk menjamin keselamatan penghuni serta keberlanjutan bangunan. PBG hadir sebagai solusi agar setiap bangunan yang didirikan memiliki perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Tentunya...
IUJP Optimalkan Industri Pertambangan
Regulasi IUJP Optimalkan Industri Pertambangan dengan Prinsip Keberlanjutan Ekonomi Di tengah semakin ketatnya persaingan di industri pertambangan. Memiliki IUJP juga dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan jasa pertambangan. Perusahaan yang memiliki IUJP lebih dipercaya oleh investor, mitra bisnis, dan pemilik konsesi tambang. Karena mereka dianggap lebih profesional dan memiliki legalitas yang jelas. Selain itu, IUJP Optimalkan Industri Pertambangan juga...
Standarisasi Genset Dengan SLO
Standarisasi Genset dengan SLO Jaminan Operasional yang Optimal Di era modern, kebutuhan akan pasokan listrik yang stabil menjadi faktor utama. Tentunya berbagai aktivitas, baik di sektor industri, komersial, maupun rumah tangga. Ketergantungan terhadap listrik yang tinggi membuat pemadaman listrik menjadi ancaman serius bagi kelangsungan operasional banyak sektor. Solusi utama dalam menghadapi permasalahan ini adalah dengan menggunakan generator set (genset). Memang mampu...
Evaluasi Lalu Lintas Dengan ANDALALIN
Evaluasi Lalu Lintas ANDALALIN Menyelaraskan Mobilitas dan Lingkungan Evaluasi Lalu Lintas Dengan ANDALALIN menjadi salah satu elemen penting. Dalam menciptakan kota yang aman, nyaman, dan efisien. Seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, pusat perbelanjaan, perumahan. Serta fasilitas umum lainnya, lalu lintas di berbagai kawasan semakin padat dan kompleks. Jika tidak dilakukan evaluasi yang tepat. Maka peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan...
Bangun Industri Dengan IUI
Bangun Industri Dengan IUI Tingkatkan Efisiensi Operasional Secara Maksimal Dalam ekosistem bisnis yang semakin kompetitif, aspek legalitas bukan hanya sekadar kepatuhan administratif, Akan tetapi juga strategi dalam meningkatkan daya saing industri. Industri yang memiliki izin resmi cenderung lebih mudah berkembang. Karena dapat mengakses berbagai dukungan, baik dari pemerintah maupun institusi keuangan. Dengan adanya IUI, industri dapat beroperasi tanpa hambatan hukum. Bahkan...
IUJPTL Optimalkan Usaha Listrik
IUJPTL Optimalkan Usaha Listrik Untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional Sektor kelistrikan memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di Indonesia. Setiap usaha yang bergerak di bidang tenaga listrik membutuhkan kepastian hukum. Agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas, industri ini bisa menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari ketidakpastian hukum hingga risiko keselamatan kerja. Oleh karena itu,...
IUJP Legalitas Tambang Profesional
IUJP Legalitas Tambang Profesional untuk Keberlanjutan Usaha Tambang Anda Industri pertambangan memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan negara. Akan tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak tenaga kerja lokal. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, sektor pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan. Termasuk regulasi yang ketat, standar operasional yang harus dipatuhi. Bahkan serta kewajiban...
TDG Standar Gudang Indonesia
TDG Standar Gudang Indonesia Rahasia Kelancaran Bisnis Logistik Modern Industri pergudangan di Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem logistik yang efisien. Seiring dengan perkembangan bisnis dan perdagangan. Keberadaan gudang yang legal dan memenuhi standar operasional menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Untuk memastikan bahwa setiap gudang beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah mewajibkan...
SLF Legalitas Bangunan Layak
Pentingnya SLF Legalitas Bangunan Layak Bagi Pengembang Properti Modern Dalam dunia konstruksi modern, kepastian hukum terkait kelayakan bangunan. Menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Salah satu bentuk legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap bangunan yang telah selesai dibangun adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya SLF Legalitas...
Kajian AMDAL Untuk Pembangunan
Kajian AMDAL untuk Pembangunan Berorientasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Pembangunan merupakan pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berbagai proyek infrastruktur, industri. Bahkan hingga perkotaan terus dikembangkan untuk mendukung kemajuan. Namun, di balik kemajuan tersebut, dampak lingkungan tidak bisa diabaikan. Tanpa kajian mendalam, pembangunan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Tentunya mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu,...
IUI Standar Wajib Industri
IUI Standar Wajib Industri Demi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sektor industri terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan inovasi teknologi. Namun, pertumbuhan industri yang pesat harus diimbangi dengan regulasi yang jelas. Agar operasional perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha di bidang...
Legalitas Konstruksi Dengan PBG
Pastikan Legalitas Konstruksi Dengan PBG Sebelum Memulai Pembangunan Dalam dunia konstruksi, legalitas merupakan elemen fundamental. Tentunya menentukan apakah suatu bangunan dapat berdiri secara sah dan diakui oleh hukum. Tanpa dasar hukum yang jelas, bangunan dapat dianggap ilegal. Bahkan berisiko menghadapi sanksi administrasi hingga pembongkaran paksa. Salah satu bentuk regulasi yang memastikan bangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan adalah Legalitas Konstruksi Dengan...
SLF Memastikan Struktur Layak
SLF Memastikan Struktur Layak Dengan Standar Konstruksi Terbaik Nasional Bangunan yang kokoh dan aman merupakan faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya. Setiap gedung, baik untuk hunian, komersial, maupun fasilitas publik. Harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan dengan aman dan fungsional. Namun, tidak semua bangunan yang telah selesai dibangun otomatis dapat digunakan tanpa evaluasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan...
SLO Faktor Penting Usaha
SLO Faktor Penting Usaha Untuk Memenuhi Standar Regulasi Dan Keselamatan Meskipun SLO memiliki peran yang krusial dalam dunia usaha, masih banyak pelaku bisnis yang menganggap proses perolehannya sebagai sesuatu yang rumit dan memakan waktu. Padahal, jika prosedur pengurusan dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. SLO justru dapat membantu perusahaan dalam jangka panjang. Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai SLO Faktor Penting Usaha, regulasi yang mengaturnya,...
IUI Solusi Industri Kompetitif
IUI Solusi Industri Kompetitif Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan Pentingnya IUI Solusi Industri Kompetitif tidak hanya terbatas pada aspek legalitas. Akan tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan industrinya. Regulasi yang mengatur IUI dibuat untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memenuhi standar operasional yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menciptakan ekosistem industri yang lebih tertata dan kompetitif. Tentu di...
Distribusi Lancar Berkat IDAK
Distribusi Lancar Berkat IDAK Solusi Efisiensi Bisnis Anda Dalam industri alat kesehatan, IDAK berperan sebagai penentu kelancaran operasional para distributor. Perusahaan yang memiliki izin ini dapat menjalankan bisnisnya tanpa hambatan dari segi regulasi dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Selain itu, dengan adanya standar distribusi yang jelas. Maka konsumen seperti rumah sakit, klinik, dan apotek akan lebih percaya terhadap produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu,...
IUJP Menjamin Legalitas Tambang
IUJP Menjamin Legalitas Tambang Dan Menjaga Keamanan Serta Lingkungan Berkelanjutan Dalam praktiknya, keberadaan IUJP tidak hanya sekadar formalitas. Akan tetapi juga berfungsi untuk menjaga ketertiban industri pertambangan secara keseluruhan. Pemerintah menetapkan regulasi ketat terkait IUJP guna memastikan bahwa perusahaan jasa pertambangan memiliki kompetensi, kapasitas finansial, serta komitmen terhadap aspek keselamatan dan lingkungan. Tanpa adanya sistem perizinan yang...
SLO Genset Resmi Indonesia
Kenapa SLO Genset Resmi Indonesia Wajib Dimiliki Bagi Pelaku Usaha Industri Untuk memastikan keamanan dalam penggunaan genset. Pemerintah telah menerapkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai syarat wajib bagi pemilik dan pengguna genset. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti bahwa genset telah melalui uji kelayakan dan dinyatakan memenuhi standar teknis yang berlaku. Tanpa adanya SLO, genset yang digunakan dapat dianggap ilegal dan berpotensi mendapatkan sanksi dari pihak...