Apa Itu IMB?

Pengertian, Fungsi, Kategori, dan Syarat Pengajuannya

Bagi Anda yang ingin mendirikan bangunan, penting bagi Anda untuk mengetahui definisi apa itu IMB serta cara mengurusnya. Pada dasarnya, IMB atau Izin Mendirikan Bangunan sendiri ialah dokumen penting yang harus ada saat ingin mendirikan bangunan.

Artinya, para pemilik bangunan wajib memiliki dokumen ini agar memiliki izin untuk mendirikan bangunannya. Jika tidak memiliki IMB, suatu rumah, gedung, atau lain-lainnya bisa saja mengalami perobohan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin.

Hal tersebut juga menunjukkan posisi apa itu IMB sebagai sebuah produk hukum yang berisi perizinan atau persetujuan resmi dari pemerintah. Adapun pihak yang berhak mengeluarkan dokumen ini ialah pemerintah daerah (Pemkab atau Pemkot).

Sebagaimana produk hukum lainnya, terdapat beberapa apa itu IMB dan syarat pengajuan yang perlu Anda penuhi sebelum memperoleh izinnya. Namun sebelum itu, sebaiknya pahami dulu definisi, dasar hukum, fungsi, hingga berbagai jenis kategori atau jenisnya.

Definisi IMB serta Dasar Hukumnya

Pada dasarnya, Izin Mendirikan Bangunan atau apa itu IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan dari Kepala Daerah kepada pemilik bangunan. Perizinan tersebut meliputi izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, hingga merobohkan.

apa itu IMB artinya, sebelum membangun ataupun merenovasi rumah, Anda selaku pemiliknya wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu. Sebab perizinan ini bersifat wajib bagi seluruh elemen masyarakat maupun badan tertentu yang ingin mendirikan bangunan.

apa itu IMB, Setiap pemilik bangunan sebaiknya melakukan pengurusan izinnya sejak jauh-jauh hari sebelum memulai pembangunan. Hal ini agar pembangunan bisa berlangsung lancar tanpa hambatan dan pemilik tidak mengalami kesulitan dalam proses membangunnya.

Namun apa itu IMB, proses pembangunan, pengubahan, maupun perobohan tersebut harus sesuai dengan persyaratan administratif maupun persyaratan teknis yang berlaku. Kewajiban terkait kepemilikan dokumen ini telah termuat pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.

Secara rinci, terdapat setidaknya 3 peraturan dan perundang-undangan yang mengatur terkait perizinan apa itu IMB ini. 3 peraturan dan undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung
2. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
3. PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

Fungsi dan Tujuan IMB dalam Pendirian Bangunan

apa itu IMB, Sebagaimana termuat dalam UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung, tertulis bahwa apa itu IMB merupakan bagian dari persyaratan administratif bangunan gedung. Pada dasarnya, IMB adalah salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu.

Dengan demikian apa itu IMB, dapat tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dalam kegiatan pendiriannya. Izin ini akan melegalkan suatu perencanaan bangunan sesuai dengan penentuan Tata Ruang dari pihak terkait.

Selain itu apa itu IMB, adanya dokumen perizinan ini juga menunjukkan bahwa rencana konstruksi telah dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Jadi, secara hukum fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Hal wajib yang menjamin kejelasan serta eksistensi suatu bangunan.
2. Sebagai bukti legal pendirian, sehingga bangunannya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
3. Mempermudah pengurusan izin tertentu, misalnya perizinan tempat usaha, lokasi, dan lain sebagainya
4. Sebagai alat untuk menunjukkan penguasaan terhadap suatu kawasan atau lahan tertentu secara spesifik.
5. Sebagai pendukung yang dapat meningkatkan harga penjualan rumah atau gedung.
6. Mempermudah proses jual beli maupun sewa menyewa rumah, sebab IMB merupakan syarat utamanya.
7. Dapat mempermudah klaim asuransi rumah jika terjadi kerusakan.

Artinya, gedung atau rumah yang telah memiliki IMB mempunyai kelebihan yang tidak ada pada gedung atau rumah lainnya. Beberapa kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bangunannya memiliki nilai jual lebih tinggi
2. Dapat menjadi jaminan pinjaman atau kredit bank
3. Dapat meningkatkan status tanah
4. Sebagai informasi peruntukan dan rencana jalan

Kategori atau Jenis-Jenis Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendirian Bangunan

Sesuai dengan definisi dari apa itu IMB, izin ini terdiri atas beberapa kategori atau jenis tertentu sesuai dengan jenis bangunannya. Sebelum mendirikan suatu konstruksi tertentu, sebaiknya kenali dulu kategorinya berikut ini:

1. Rumah Tinggal: Dokumen perizinan untuk pemilik rumah mendirikan bangunannya
2. Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) sampai dengan 8 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal maksimal 8 lantai.
3. Non Rumah Tinggal (Bangunan Umum) lebih dari 9 lantai: Dokumen perizinan untuk non rumah tinggal lebih dari 9 lantai.

apa itu IMB, Masing-masing jenis tersebut memiliki perbedaan dari segi persyaratan pengajuan izinnya. Alur pengajuan, lama waktu proses pengajuan, hingga biaya pengurusannya pun tentu dapat berbeda-beda.

Sebagai contoh apa itu IMB, biaya pengurusan IMB rumah tinggal umumnya adalah Rp2.500 per meter persegi. Sedangkan biaya pengurusan untuk non rumah tinggal sesuai regulasi ialah berdasarkan dari luas bangunan × indeks bangunan × harga satuan retribusi yang berlaku.

Syarat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Secara Umum

Setelah mengetahui definisi terkait apa itu IMB, Anda perlu mengetahui apa saja syarat untuk mengurus pengajuannya. Meskipun syarat pengajuan untuk berbagai kategorinya dapat berbeda, namun syarat umumnya kurang lebih serupa.

Syarat apa itu IMB ini terdiri atas 2 jenis, yaitu syarat administrasi serta syarat teknis. Syarat administrasi dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Formulir Permohonan Izin tergantung pada kategori jenis bangunannya yang sudah terisi dan tertandatangani dengan materai.
2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dari pemilik selaku pemohon.
3. Fotokopi KTP pemilik selaku pemohon sebanyak 1 lembar. Untuk pemohon dengan badan hukum, wajib melampirkan akta pendirian usaha. Namun jika tidak mengurus sendiri, maka wajib melampirkan surat kuasa pada orang yang mewakilkan serta fotokopi KTP orang tersebut.
4. Gambar konstruksi bangunan sebanyak minimal 7 set, yang terdiri atas denah, tampak muka, tampak samping, tampak belakang, serta rencana utilitas.
5. Surat pemberitahuan kepada tetangga sekitar dengan tembusan kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta lampiran surat jaminan kesanggupan penanggulangan dampak jika posisi bangunannya berhimpit dengan batas persil.
6. Bukti pelunasan terbaru Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
7. Surat perjanjian penggunaan lahan jika tanah pendiriannya bukan milik pemohon.
8. Lampiran SPK atau Surat Perintah Kerja jika pembangunan atau konstruksinya menggunakan sistem borongan.
9. Data hasil penyelidikan tanah jika disyaratkan.

Selain 9 syarat administrasi tersebut, terdapat pula syarat teknis yang harus terpenuhi sebelum memperoleh IMB. Adapun syarat teknis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Gambar teknik terkait rencana arsitektur yang meliputi gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, serta detail bangunannya. Dan gambar rencana struktur yang meliputi gambar pondasi, kolom, balok, lantai, serta atap.
2. Rekomendasi terkait teknis IPPL maupun siteplan.
3. Rincian perhitungan konstruksi dari tenaga ahli bersertifikasi (SIPB) khusus untuk bangunan lebih dari 2 lantai dan/atau bangunan berkonstruksi beton dengan bentangan lebih dari 10 meter.
4. Lampiran gambar bangunan terdahulu (gambar sebelumnya) jika pemohon bermaksud mengubah bentuk atau memperluas bangunannya (renovasi).

Setelah syarat-syarat apa itu IMB tersebut terpenuhi dan Izin Pembangunan (IP) terbit, maka pemohon sudah boleh memulai proses pembangunan sembari menunggu terbitnya IMB. Adapun penerbitan apa itu IMB umumnya berkisar sekitar 20-21 hari kerja.

Setelah terbit, masa berlaku apa itu IMB adalah selama satu tahun. Setelah memahami apa itu IMB dan mengurus syaratnya, Anda dapat mengajukan permohonan IPB (Izin Penggunaan Bangunan) serta SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Pedoman Dasar Hukum

Dalam konteks apa itu IMB peraturan dan regulasi terkait sektor konstruksi di Indonesia, sejumlah undang-undang dan peraturan perlu diperhatikan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi landasan utama dalam pengaturan pembangunan gedung di negara ini. Di samping itu, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan kerangka kerja yang penting untuk pengembangan tata ruang yang terorganisir.

Pentingnya aspek apa itu IMB fiskal juga tercakup dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengatur perincian teknis terkait bangunan dan jalan, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 berkaitan dengan pengelolaan sungai.

Pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 turut menetapkan ketentuan terkait izin mendirikan bangunan gedung.

Seluruh peraturan ini adalah bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan bangunan dan infrastuktur berjalan sesuai standar, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini mendukung perkembangan sektor konstruksi di Indonesia secara berkelanjutan dan berkontribusi pada tata kelola wilayah yang lebih baik.