Surat Izin Usaha Industri

Syarat Permohonan & Skema Pendaftaran Surat Izin Usaha Industri

Potensi perkembangan industri di Indonesia sangat pesat dibuktikan dari banyaknya berkas pengajuan surat izin usaha industri yang masuk ke PTSP. SIUI merupakan berkas persyaratan menjalankan industri yang wajib diurus ketika Anda berencana membuka industri. Siapa saja yang wajib membuat SIUI? Siapa pun yang menjalankan bisnis dengan modal minimal Rp 5 juta.

Syarat permohonan Surat Izin Usaha Industri

Selain harus memenuhi modal usaha, pembuatan SIUI juga harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sebagai berikut ini:

  • Surat Permohonan

Sebagai pemohon SIUI, Anda diwajibkan untuk melampirkan berkas pendaftaran sesuai dengan format formulir registrasi yang tersedia. Surat permohonan dilengkapi dengan tandatangan bermeterai Rp 6.000

  • Fotokopi KTP/NPWP

Juga wajib menyertai salinan NPWP maupun KTP. NPWP bisa dibuat di kantor pajak.

  • Fotokopi IMB/ IUI Lama (Untuk Perpanjangan)

Jika Anda ingin mengajukan perpanjangan SIUI, maka jangan lupa sertai SIUI lama sebagai syarat pendaftaran. Lampirkan pula salinan IMB gedung bangunan tempat industri Anda beroperasi.

  • Fotokopi Akta Pendirian Industri & Dokumen Lingkungan

Sebelum mengurus dan melengkapi syarat Surat Izin Usaha Industri, Anda wajib memiliki salinan akta pendirian industri terlebih dahulu. Akta ini akan diminta pada saat Anda mengajukan SIUI di PTSP Kota/Kabupaten. Selain itu Anda juga perlu menyiapkan fotokopi dokumen lingkungan.

  • LKPM

LKPM yang harus dilampirkan tidak bisa sembarangan. Harus laporan periode terakhir.

  • Salinan Registrasi Investasi/Izin Prinsip

Merupakan dokumen yang menyatakan jika industri Anda telah memiliki izin prinsip atau penanaman modal yang sah.

  • Lampiran Berkas Lainnya

Skema pendaftaran SIUI

Usai melengkapi seluruh syarat SIUI di atas lanjutkan dengan mengajukan pendaftaran langsung di PTSP. Simak skema registrasinya di bawah ini:

  1. Menyerahkan berkas pendaftaran di loket pendaftaran

Pertama-tama adalah mendaftarkan berkas permohonan Surat Izin Usaha Industri IUI di loket pendaftaran.

  1. CS Memproses Pendaftaran

Setelah berkas pendaftaran masuk, customer service akan menerima berkas dan memproses dokumennya.

  1. Penelitian berkas dan pengecekan ke lapangan oleh Kepala Seksi

Berkas di serahkan langsung pada kepala seksi untuk dilakukan prosedur pembuatan SIUI. Meliputi perhitungan pemungutan retribusi, koordinasi dengan beberapa dinas, bahkan melaksanakan peninjauan industri secara langsung. Kepala seksi juga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan BAP.

  1. Menetapkan besaran pemungutan retribusi oleh Kepala Bidang

Setelah kepala seksi melaksanakan seluruh agenda kegiatannya, dilanjutkan dengan penetapan besaran pemungutan retribusi. Tugas ini berada di bawah wewenang kepala bidang. Jika tidak ada masalah, kepala bidang akan memberikan paraf pada draf SK.

  1. Penandatanganan SK oleh Kepala Dinas

SK yang sudah diparaf oleh kepala bidang selanjutnya akan diserahkan untuk dikelola kepala dinas. Kepala dinas membubuhkan tandatangan untuk melegalkan SK.

6. CS Menyerahkan SK

Setelah lima poin di atas terlewati, Anda akan dihubungi oleh customer service untuk mengambil SK yang telah diterbitkan.

Dibutuhkan waktu maksimal 4 hari kerja untuk memproses SIUI dari pendaftaran hingga penerbitan. Lamanya proses penerbitan SIUI disebabkan karena uji lapangan dan pemeriksaan berkas registrasi.

Jika skema yang dijelaskan di atas terlalu membingungkan untuk Anda, jangan khawatir karena tersedia banyak jasa pengurusan SIUI yang bisa Anda gunakan. Setiap Kota/Kabupaten memiliki jasa SIUI terpercaya yang bisa diandalkan. Anda cukup temukan satu jasa yang benar-benar memiliki reputasi baik.

Tarif jasa pengurusan SIUI sangat terjangkau. Untuk informasi mengenai tarif, Anda bisa tanyakan langsung pada penyedia layanan. Penyedia layanan yang bekerja dengan Anda akan membantu menerbitkan SIUI hingga berkasnya sampai di tengah. Anda cukup menunggu konfirmasi lanjutan jika Surat Izin Usaha Industri telah diterbitkan oleh lembaga pemerintahan.

Waktu Proses Penyelasaian

Penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi berkas oleh petugas front office, serta proses fiat oleh Kadis dengan koordinasi instansi teknis adalah tahapan awal dalam proses perizinan yang memerlukan waktu satu hari. Setelah langkah ini selesai, dilanjutkan dengan menerbitkan surat tugas survei kepada tim yang akan melakukan survei teknis lapangan, yang memakan waktu tiga hari.

Pada tahap survey teknis lapangan, tim teknis akan melakukan peninjauan lapangan selama tiga hari penuh. Mereka akan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi lebih lanjut. Setelah survei selesai, hasilnya akan digunakan oleh petugas survei untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Rekomendasi Teknis, yang memerlukan waktu dua hari.

Setelah BAP dan Rekomendasi Teknis selesai, dokumen tersebut akan masuk ke tahap proses publikasi oleh petugas back office. Dokumen kemudian akan diperiksa kebenarannya oleh Kasi Pemrosesan, Kabid PPTSP, Sekretaris, dan akhirnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam satu hari.

Terakhir, setelah semua proses tersebut selesai, dokumen akan diserahkan kepada pemohon dalam waktu satu hari.

Proses ini melibatkan berbagai langkah yang perlu diikuti dengan cermat untuk memastikan bahwa perizinan berjalan dengan lancar. Koordinasi antara berbagai pihak dalam organisasi adalah kunci dalam memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan dengan efisien dan akurat.

Selama proses ini, penting untuk memastikan bahwa semua berkas dan dokumen terkait telah berfungsi dengan benar untuk menghindari masalah di kemudian hari. Tim teknis harus melakukan survei dengan cermat untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk membuat rekomendasi teknis yang tepat.

Dengan mematuhi proses ini, diharapkan izin yang diperlukan dapat diberikan kepada pemohon dalam waktu yang wajar, sambil memastikan bahwa semua aspek teknis telah dipertimbangkan dengan baik. Proses ini juga memastikan transparansi dan kebenaran dokumen, sehingga pemohon dapat mempercayai keputusan yang dibuat oleh instansi terkait.

Landasan Hukum

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur sektor industri di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam upaya mendukung penerapan UU tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan terkait, seperti PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.

PP No. 107 Tahun 2015 adalah peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2014 yang mengatur prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha industri. Dokumen ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana industri harus beroperasi dan mematuhi standar tertentu. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan, lingkungan, dan kualitas produk dalam industri.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah langkah penting dalam mendorong modernisasi pelayanan industri. Ini memfasilitasi proses perizinan industri secara elektronik, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri adalah instrumen penting dalam menentukan parameter penting untuk industri. Ini membantu mengklasifikasikan usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi yang diperlukan, memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 adalah peraturan yang terkait dengan pengembangan industri, inovasi, dan peningkatan daya saing. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti dukungan untuk penelitian dan pengembangan, promosi industri kreatif, dan pengembangan sumber daya manusia dalam sektor industri.

Secara keseluruhan, serangkaian peraturan tersebut membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk mengatur dan mengembangkan sektor industri Indonesia. Dengan menggabungkan UU, peraturan pelaksana, dan peraturan menteri, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Baca Juga : Mengenal persyaratan penerbitan SLF

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321