Surat Izin Peil Banjir

Mengurus Surat Izin Peil Banjir Sebagai Upaya Meminimalisir Resiko Banjir Saat Proses Pembangunan

Surat izin peil banjir merupakan pengaturan akan ketinggian muka tanah yang telah ditentukan berdasar pada lokasi bangunan. Peil banjir berfungsi sebagai upaya pencegahan air banjir yang meluap dan masuk ke dalam bangunan. Jika tidak membuat peil banjir kemungkinan air dapat masuk ke dalam bangunan karena lantai terlalu rendah. Pihak pengembang perumahan memiliki kewajiban untuk membuat peil banjir termasuk membuat AMDAL.

Banjir merupakan kejadian alam yang terjadi karena adanya aliran air berlebih pada daratan. Banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan intensitas curah hujan. Tetapi terkadang banjir dapat datang secara tiba-tiba karena badai atau tanggul yang bocor. Biasanya banjir akibat tanggul bocor merupakan banjir bandang.

Kewajiban membuat Surat Izin Peil Banjir merupakan upaya dalam meminimalisir terjadinya banjir akibat pembangunan properti. Memang dengan adanya pembangunan pada sebuah wilayah tertentu tidak menutup kemungkinan menimbulkan dampak peningkatan aliran air. Peningkatan air menjadi akibat dari berkurangnya lahan resapan air yang tertutup oleh bangunan.

Upaya Meminimalisir Resiko Banjir Pada Daerah Pembangunan Properti

Dengan berkurangnya daerah resapan tersebut dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir pada daerah hilir. Untuk itu perlu adanya upaya dalam mencegah aliran air yang tidak dapat meresap tersebut. Salah satunya dengan menggunakan analisis hidrologi. Analisis hidrologi bertujuan untuk mengkaji akibat dari segi hidrologinya.

Melalui analisis hidrologi nantinya dapat dianalisis mengenai pola curah hujan pada lokasi pembangunan. Analisis tersebut menjadi dasar dari penentuan intensitas hujan. Selain itu, analisis hidrologi juga dapat memberikan gambaran akan penataan drainase pada lokasi pembangunan. Analisis hidrologi juga dapat menjadi bentuk perencanaan akan peil banjir yang menjadi persyaratan dalam membuat surat izin peil banjir.

Pembuatan surat izin peil banjir tentunya sangat bermanfaat untuk daerah-daerah yang memiliki intensitas pembangunan cukup tinggi. Karena daerah tersebut akan menjadi daerah beresiko rawan banjir. Oleh karena itu, pihak yang akan mendirikan bangunan perlu melengkapi persyaratan untuk mengurus surat izin peil banjir.

Persyaratan Dokumen Dalam Membuat Surat Izin Peil Banjir

Adapun dokumen surat izin peil yang harus pemohon lengkapi dalam membuat surat izin peil adalah sebagai berikut.

  1. Melampirkan fotokopi KTP

  2. Mengisi dan melampirkan formulir permohonan bertanda tangan pihak pemohon beserta materai Rp 6.000 dan cap.

  3. Fotokopi dokumen AMDAL

  4. selanjutnya fotokopi sertifikat lahan/NIB

  5. Fotokopi NPWP

  6. Fotokopi PBB yang lunas tahun terakhir dan yang masih berlaku

  7. Melampirkan gambar remitting atau data ukur peil eksisting

  8. Melampirkan soft rencana site plan

  9. Lalu melampirkan gambar layout lokasi dan saluran sekitar

  10. Data ukur elevasi rencana pembangunan

  11. Surat keterangan dari pihak Kepala Desa (apabila kawasan akan menggunakan saluran desa)

Persyaratan dokumen kemungkinan dapat berbeda pada setiap wilayahnya. Sehingga Anda perlu mengecek pada laman website Dinas PUPR wilayah masing-masing untuk lebih jelasnya. Jangka waktu proses penyelesaian dokumen kurang lebih 7 hari dan tentunya tanpa adanya pungutan biaya. Karena prosedur penyelesaiannya akan berbeda setiap harinya.

Seperti pada hari pertama pemohon memasukkan berkas ke bagian FO. Bagian FO tersebut akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen surat izin hingga dapat lanjut ke kasi pelayanan perizinan. Pada bagian kasi pelayanan perizinan akan melakukan verifikasi kembali hingga dapat lanjut ke kasi administrasi perizinan.

Setelah lolos pada bagian kasi administrasi surat perizinan, selanjutnya berkas permohonan Surat Izin Peil Banjir yang sudah memenuhi syarat tiba pada bagian kasi PTP dan kabid PTSP. Beberapa mekanisme tersebut baru terjadi pada hari pertama. Sehingga proses surat izin peil banjir baru dapat diterima setelah 7 hari kerja.

Proses Pengajuan SIPA Yang Perlu Dilakukan

Proses pengajuan izin peil banjir dimulai dengan pendaftaran berkas di Front Office (FO). Tim FO melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Jika semua berkas lengkap, permohonan tersebut akan segera diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan.

Kasi Pelayanan Perizinan bertugas untuk memverifikasi kelengkapan berkas yang diterima dan menyusun nota verifikasi. Nota ini nantinya akan diteruskan kepada Kasi Administrasi Perizinan guna memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.

Selanjutnya, Kasi Administrasi Perizinan (Kasi AP) bersama dengan tim verifikator akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keabsahan berkas yang diajukan. Jika ditemukan kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapinya sesuai panduan yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa kasus, apabila diperlukan tinjauan lapangan, Kasi AP akan mengirimkan permohonan ke Kasi Penilaian Teknis Perizinan (Kasi PTP) melalui Kabid PTSP. Langkah ini memastikan bahwa aspek teknis juga dipertimbangkan secara mendalam.

Setelah tinjauan lapangan selesai dilakukan oleh tim teknis pada hari ketiga, hasilnya akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.

Pada hari keempat, koordinator tim teknis akan melaporkan hasil tinjauan dan kelengkapan berkas kepada Kabid PTSP dan FO. Selanjutnya, dilakukan pembuatan Surat Keputusan (SK) proses yang akan ditandatangani oleh Kabid PTSP dan diberi nomor registrasi oleh sekretaris.

Hari kelima akan melibatkan pemarafan dari Kasi AP, Kasi Pelayanan, dan sekretaris sebelum SK proses ditandatangani oleh kepala DPMPTSP. Selama proses ini, semua detail akan diperhatikan dengan seksama.

Terakhir, pada hari ketujuh, proses pengarsipan akan dilakukan, dan SK izin akan diserahkan kepada pemohon melalui loket pengambilan. Semua tahap ini dijalankan untuk memastikan bahwa izin peil banjir diberikan secara efisien sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Ini tergambar dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan landasan hukum untuk reformasi perizinan.

Salah satu instrumen utama dalam implementasi reformasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018). PP ini menjadi tonggak penting dalam pemberian izin usaha, menggantikan proses manual dengan sistem elektronik yang memudahkan pengusaha.

Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 juga memberikan panduan tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan SLF bangunan gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PMBTSE). Langkah ini mempercepat proses perizinan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi bangunan.

Penerapan teknologi elektronik dalam perizinan ini membawa banyak manfaat, seperti mengurangi birokrasi, meminimalkan kesalahan manusiawi, dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, melalui berbagai peraturan ini, Indonesia terus berupaya mewujudkan iklim bisnis yang lebih baik, memberikan kemudahan kepada para pengusaha, dan mendorong investasi dalam negeri. Ini adalah langkah positif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga : SLF  Adalah

Info lebih lanjut silahkan hubungi kami di :

Email : info@konsultanku.com

CALL / WA : 0812-9288-9438 Catur Iswanto

Phone : 021-21799321